Kemensos Coret 228 Ribu Penerima Bansos, Terindikasi Judi Online

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan paparannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jakarta. (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin)

INDOZONE.ID - Kementerian Sosial (Kemensos) mencoret sebanyak 228 ribu penerima bantuan sosial (bansos) dari daftar distribusi nasional. Langkah ini diambil setelah hasil analisis data bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan sejumlah penerima tidak lagi memenuhi syarat.

Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, usai melakukan pertemuan terbatas dengan pihak PPATK di Jakarta, Kamis (7/8/2025). Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari pembenahan besar-besaran agar program bansos berjalan lebih tepat sasaran dan bebas dari penyalahgunaan.

“Kami menindaklanjuti hasil analisis PPATK. Dari 600 ribu lebih penerima yang terindikasi tidak layak, 228 ribu sudah kami coret dan mereka tidak menerima lagi karena ada anomali seperti terlibat judi online,” ujarnya.

Baca juga: Rp400 Ribu dan 20 Kg Beras Bisa Dicairkan, Cek Nama Penerima Bansos di cekbansos.kemensos.go.id

Sementara itu, sebanyak 375 ribu lebih data penerima lainnya masih berada dalam tahap pendalaman.

Proses verifikasi lanjutan mencakup pemeriksaan rekening, riwayat pekerjaan, hingga aktivitas mencurigakan seperti transaksi saldo besar yang tidak sesuai dengan klasifikasi ekonomi penerima bansos.

Mensos Saifullah Yusuf juga mengumumkan bahwa pemeriksaan rekening akan menjadi bagian dari skrining awal sebelum penyaluran bansos tahap ketiga di triwulan ini.

“Kami ingin penerima bansos berikutnya sudah tersaring dari awal. Ini bagian dari evaluasi internal kami,” katanya.

Baca juga: Payment ID Segera Diluncurkan BI, Awali Uji Coba untuk Penyaluran Bansos

Kebijakan ini juga merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang optimalisasi bansos berbasis data mutakhir dan terverifikasi.

“Kami berkomitmen penuh terhadap prinsip keadilan dan akuntabilitas. Apabila setelah dilakukan verifikasi ternyata rekening tidak sesuai, maka bansos tidak akan lagi diberikan. Bahkan bisa kami blokir, yang terindikasi judi online akan digantikan penerima baru yang layak,” tegasnya.

Untuk memperkuat validitas data dan distribusi, Kemensos akan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk lembaga pengawas, instansi teknis, dan pemerintah daerah agar pelaksanaan program bansos ke depan berlangsung transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat.