DPRD DIY Tinjau Lokasi Tambang Andesit di Kokap, Kulon Progo, Saksikan Proses Peledakan di Lokasi

Lilik juga mendorong peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan, (CSR) bagi masyarakat sekitar agar mereka mendapat kesejahteraan yang layak.

Dalam kunjungan ini, turut hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahaan, Energi Sumber Daya Mineral, DIY, Anna Rinna Herbranti, yang menjelaskan, kegiatan peninjauan ini juga berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru tentang pertambangan. Raperda ini diharapkan menjadi pelengkap dari Perda Nomor 1 Tahun 2018.

“Ya jadi kegiatan hari ini adalah ke CV Handika, itu salah satunya adalah karena kami dari Pemda DIY mengusulkan adanya Raperda. Raperda ini adalah untuk melengkapi Perda yang sebelumnya yakni Perda 1 tahun 2018, karena sudah ada beberapa aturan-aturan baru, sehingga perlu disusun Raperda ini," jelasnya.

Ia menegaskan, Raperda ini bukan untuk melegalkan penambangan, melainkan sebagai bentuk pengendalian yang lebih ketat agar kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan

“Raperda ini bukan untuk melegalkan, tetapi mengendalikan pertambangan, sehingga semuanya di masa depan dapat berjalan dengan baik dan tidak merusak lingkungan,” tegasnya.

Menurutnya, Raperda tersebut juga akan memuat pasal-pasal khusus terkait risiko manajemen, jaminan reklamasi, hingga penindakan terhadap kegiatan penambangan ilegal.

Kemungkinan besar aturan ini dibuat bisa menjadi landasan yang kuat, agar tidak terjadi pelanggaran seperti yang pernah terjadi di Cirebon, Jawa Barat beberapa hari yang lalu.

BACA JUGA: Atasi Masalah Sampah, Komisi A DPRD DIY Turut Berdayakan Bank Sampah

"Jadi di Raperda ini nanti tentunya ada beberapa pasal yang dilengkapi dengan aturan terkait dengan kakumnya, sehingga misalnya nanti reklamasi ini tidak dilakukan, ini harus ada tindakan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku," pungkasnya.