Langkah Pemerintah-DPR Batalkan Izin Kelola Tambang Untuk Kampus Dinilai Tepat Karena Hal Ini

Ilustrasi tambang minyak. (Pixabay)

INDOZONE.ID - Pemerintah bersama DPR RI diketahui membatalkan konsesi atau izin kelola tambang untuk perguruan tinggi dengan alasan tertentu. Hal ini dinilai merupakan langkah yang tepat.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira. Hal itu lantaran pengelola tambang bukanlah tugas utama kampus dan bisa menimbulkan konflik kepentingan.

"Keterlibatan langsung dalam bisnis tambang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, komersialisasi berlebihan, serta risiko lingkungan dan sosial yang sulit dikendalikan oleh institusi pendidikan," kata Anggawira, Selasa (18/2/2025).

Baca Juga: Perguruan Tinggi Kelola Tambang : Mendikti Satryo Bungkam, Rektor UNY Dawuhi

Dengan kebijakan itu, resiko penyimpangan bisa diminimalkan. Disisi lain, kampus dapat menjalankan perannya sendiri tanpa dibebani urusan pertambangan.

Dia juga menilai kebijakan ini memungkinkan kampus lebih fokus pada inovasi teknologi pertambangan yang lebih ramah lingkungan serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

"Dukungan dana riset dan beasiswa akan mendorong peningkatan efisiensi industri dan melahirkan tenaga ahli yang lebih siap bersaing," tambah Anggawira.

Baca Juga: Persoalan Izin Tambang, 3 Pengusaha Ini Laporkan Perusahaan Tambang ke Bareskrim Polri

Inovasi teknologi pertambangan dan pengembangan SDM dinilai lebih relevan untuk kampus dibanding kampus yang turun langsung dalam operasional industri pertambangan.

"Dengan kebijakan ini, konsesi tambang tetap dapat dikelola oleh pihak yang lebih kompeten, sementara kampus mendapatkan manfaat ekonomi secara lebih optimal melalui hibah riset dan beasiswa," kata Anggawira.

Untuk diketahui, kampus batal menerima konsesi tambang. Namun, kampus yang lokasinya dekat pertambangan akan menerima manfaat pengelolaan tambang mulai dari dana riset hingga beasiswa kepada mahasiswa.