Pengamat Politik Berharap Pilgub Bersih Tanpa Serangan Bansos

Ilustrasi Pilkada.

INDOZONE.ID - Pengamat politik Ujang Komarudin dari Universitas Al Azhar Indonesia berharap pemilihan Gubernur (Pilgub) yang akan datang tidak dicemari oleh intervensi dari para calon, terutama melalui aksi serangan bantuan sosial (bansos) yang dianggap sarat kepentingan politik.

Dalam pernyataannya pada Minggu, 20 Oktober 2024, Ujang mengkritik keras praktik pembagian bansos yang dilakukan dengan motif mempengaruhi pemilih.

"Pemanfaatan bansos tidak mencerminkan sosok pemimpin yang berkualitas dan memiliki integritas. Meski berhasil terpilih karena memberi sesuatu kepada pemilih, kemenangan semacam itu tidak bisa disebut adil," jelasnya.

Baca Juga: Sandiaga Uno Sambut Perwakilan Laos, Vietnam, dan Vanuatu Jelang Pelantikan Presiden Prabowo Subianto

Ujang juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga integritas Pilgub dengan melaporkan segala bentuk kecurangan yang melibatkan bansos kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurutnya, masyarakat harus bersikap aktif dalam mengawasi pemilu demi mencegah terjadinya pelanggaran terutama terhadap serangan bansos.

"Apabila terdapat indikasi atau temuan kecurangan dalam pemilu, pihak penyelenggara harus segera bertindak tegas, bukan sekadar menunggu laporan. Harus dilakukan penyelidikan dan investigasi, dan bila terbukti, pelakunya harus diproses secara hukum. Jika tidak, hal ini bisa merusak moral serta integritas pemilihan gubernur," kata Ujang dengan tegas.

Ilustrasi Pilkada. (photo/ANTARA FOTO/Risky Andrianto/ilustrasi)

Ia juga menyoroti kasus di Kalimantan Tengah, di mana pembagian sembako oleh pemerintah provinsi dipertanyakan karena diduga terkait dengan dukungan terhadap calon tertentu.

Hal ini, menurut Ujang, menjadi contoh bagaimana bansos bisa digunakan untuk kepentingan politik dan merusak keadilan dalam proses pemilihan.

Bawaslu, lanjut Ujang, harus menunjukkan perannya sebagai pengawas pemilu dengan serius menindaklanjuti setiap laporan dan temuan terkait kecurangan.

"Bawaslu punya kewenangan untuk menyelidiki dan menindak pelanggaran ini. Jika terbukti, harus ada sanksi yang tegas untuk memastikan Pilgub berjalan bersih dan adil," pungkasnya.

Baca Juga: Video Penghormatan Tim Istana Kepresidenan Ungkap Sosok Pribadi Presiden Jokowi

Ilustrasi Pilkada.