Cegah Pencucian Uang Hingga Pendanaan Teroris, Kriminolog Buat Kajian Ssl Pendataan Transaksi Ekonomi

Ilustrasi pencucian uang. (Freepik)

INDOZONE.ID - Pakar Kriminolog dari Fisip Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, membeberkan terkait pendataan transaksi aktivitas ekonomi yang menjadi sebuah kajian. Hal ini untuk mencegah adanya pendanaan untuk kelompok teroris termasuk aktivitas pencucian uang.

Dalam kajian itu, Adrianus mengungkap sampel yang diambil yakni aktivitas ekonomi di wilayah Pasar Minggu.

Hasil dari kajian itu menunjukan ada 44 persen pedagang yang belum menerapkan sistem transaksi tercatat dangan artian sebagian besar para pedagang hanya mengandalkan transaksi secara cash atau tunai.

Baca Juga: Bahas Hal Penting, KPU Kota Parepare Rapat Koordinasi

Melihat dari sampel itu, Andrianus menyebut banyak aktivitas ekonomi lokal yang saat ini belum terdata.

Padahal, penerapan transaksi ekonomi terdata cukup mudah misalnya dengan menerapkan metode pembayaran menggunakan sistem perbankan seperti transfer atau QRIS yang pada akhirnya aktivitas ekonomi terdata di sistem perbankan.

"Jadi kalau kita beli sesuatu enggak tercatat, enggak bayar pajak, maka yang tahu hanya kita berdua (penjual dan pembeli," kata Adrianus, Kamis (3/10/2024).

Dengan tidak terdatanya transaksi ekonomi dapat menjadi pintu masuk terjadinya tindak pidana salah satunya pendanaan teroris. Terlebih hal ini juga tidak bisa dilacak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca Juga: Viral Aksi Pria Bakar Diri di Tangsel, Polisi Sebut Korban Sengaja Bunuh Diri

"Titik temunya dengan PPATK harapannya agar studi ini juga membantu mereka agar dari praktik-praktik ekonomi lokal tidak menjadi perantara bagi kegiatan pencucian uang," ungkapnya.

Lebih jauh, Adrianus menyoroti aktivitas PPATK yang saat ini baru menjangkau transaksi bernilai besar. Padahal, transaksi dengan nilai kecil juga patut diawasi.

"Selama ini PPATK mainnya gede-gede, angka-angka miliaran. Padahal yang miliaran itu bersumber dari kecil-kecil, bersumber, berawal dan berakhir, maka menjadi penting untuk PPATK turun ke bawah, ke grassroot, ke ekonomi lokal dengan menyadari bahwa mereka belum menyentuh ke ekonomi terdata itu," tutur Adrianus.

"Padahal kan modal PPATK data, mereka tahu dari mana transaksi mencurigakan rekening-rekening kan itu dari keuangan, kalau orang main di luar itu gimana," pungkasnya.