Jadi The Next Oil, Presiden Jokowi Ajak Dunia Bangun Tata Kelola Air Inklusif dan Berkelanjutan

Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tingkat Tinggi atau High Level Meeting (HLM) World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali.

INDOZONE.ID - Presiden Joko Widodo mengingatkan para pemimpin dunia ihwal peran penting air bagi kehidupan umat manusia, bahkan menjadi the next oil di masa depan.

Karena itu, Presiden mengajak para pemimpin negara yang hadir dalam Pertemuan Tingkat Tinggi atau High Level Meeting (HLM) World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, untuk menjadikan acara ini sebagai momentum untuk komitmen bersama mewujudkan manajemen sumber daya air terintegrasi.

"Ini untuk meneguhkan komitmen dan merumuskan aksi nyata terkait pengelolaan air inklusif dan berkelanjutan," ujar Jokowi, Senin (20/5/2024).

Dia kemudian mengurai pentingnya air dalam kehidupan umat manusia, hingga disebut sebagai the next oil. Menurutnya, kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen sampai 2050.

Di hadapan para delegasi World Water Forum ke-10, Jokowi memaparkan komitmen Indonesia ihwal hal ini. Dalam 10 tahun terakhir, tutur Presiden, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.

Baca Juga: Presiden RI Pimpin Pertemuan Tingkat Tinggi World Water Forum ke-10 Hari Ini

Kemudian merehabilitasi seluas 4,3 juta hektare jaringan irigasi dan membangun 2.156 kilometer pengendali banjir dan pengaman pantai.

Indonesia juga memanfaatkan air untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata. PLTS ini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Meski demikian, Jokowi menyebut apa yang dilakukan Indonesia tidak akan cukup tanpa adanya komitmen yang sama dari berbagai negara dunia.

"Persoalan air dan sanitasi akan semakin berat di masa mendatang. Upaya ini harus diperkokoh di tingkat global baik oleh negara, sektor swasta, maupun masyarakat madani. Forum Air Sedunia ke-10 ini menjadi langkah strategis melakukan aksi nyata dan komitmen bersama mewujudkan manajemen sumber daya air yang terintegrasi," tutur Presiden.

Presiden Jokowi pun mendorong tiga hal pada forum ini. Pertama, adalah meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusifitas untuk mencapai solusi tantangan bersama terutama bagi negara-negara pulau kecil yang mengalami kelangkaan air.

Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tingkat Tinggi atau High Level Meeting (HLM) World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali.

Kedua, memberdayakan hydro-diplomacy untuk kerja sama konkret dan inovatif sesuai kebutuhan negara penerima disamping mencegah persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas berdasarkan hukum internasional.
 
Ketiga, adalah memperkuat political leadership sebagai kunci dalam menyukseskan berbagai bentuk kerja sama menuju ketahanan air yang berkelanjutan.

Untuk itu Indonesia mengangkat empat inisiatif baru, yaitu penetapan World Lake Day, pendirian Center of Excellence di Kawasan Asia Pasifik untuk ketahanan air dan iklim, tata kelola air yang berkelanjutan di negara-negara pulau kecil, dan penggalangan proyek-proyek air untuk memastikan komitmen politik kita menjadi aksi nyata.

"Air bukan sekedar produk alam tetapi produk kolaborasi yang saling menghubungkan dan mempersatukan kita. Preserving water is our collective responsibility," ujar Presiden Jokowi.

Baca Juga: Gala Dinner World Water Forum 10 di GWK Malam Nanti, Presiden Jokowi akan Sambut Para Delegasi

Sebelumnya, Presiden World Water Council, Loic Fauchon, mengungkapkan pihaknya akan memperkenalkan koalisi "Money for Water" pada konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa mendatang dan mengajak seluruh negara ikut bergabung.

Koalisi tersebut mencakup sub-kedaulatan dan pembatalan utang air (water debt) untuk negara-negara termiskin di dunia.

"Kami ingin memastikan bahwa sebagian besar pendanaan iklim pada dasarnya dikhususkan untuk air, termasuk air limbah," ujarnya.

Menutup sambutannya, Loïc Fauchon pun menyerukan tindakan internasional untuk memastikan tata kelola yang lebih aktif dan terdesentralisasi berdasarkan kerja sama multilateral.

"Sebagaimana yang kita lakukan dalam forum ini, yang juga penting untuk memperkuat aturan mediasi untuk sungai, danau, dan DAS. Diplomasi air sejatinya membawa kedamaian di tepian, alih-alih membawa perang ke sungai," ujarnya.

Selain itu, hydro-diplomacy menjadi langkah konkret dan kreatif dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas.