Pengangguran meningkat, ILO Ungkap 66% Pekerjaan di Gaza Hilang Akibat Perang

Israel menyerang 2 sekolah di kamp pengungsi Palestina.

INDOZONE.ID - Organisasi perburuhan internasional (ILO) mengungkap sekitar 66% pekerjaan hilang di Gaza Palestina akibat perang Gaza meletus sejak 7 Oktober 2023.

Melansir dari Reuters, sebanyak 192.000 pekerjaan hilang di wilayah Gaza. Bahkan ILO memprediksi kerugian perang terhadap kondisi pekerjaan di Gaza akan terus meningkat seiring perang terus berkecamuk.

Awalnya ILO memprediksi angka kehilangan pekerjaan di Palestinya hanya mencapai 182.000 atau sekitar 60%. Namun, kenyataan yang terjadi, data terkini melampaui dari perkiraan. 

"Hampir tidak ada orang yang memperoleh pekerjaan di Gaza," kata Peter Rademaker, wakil direktur regional ILO untuk wilayah negara Arab yang dikutip dari Reuters pada Kamis (21/12/2023).

Perang Gaza nyatanya memperburuk pasar kerja di Palestina. Mirisnya kondisi ini sudah terjadi sebelum konflik pada Oktober kemarin terjadi.

"Pada dasarnya (wilayah) ini tidak dapat dihuni," kata laporan ILO.

Melansir laporan AlJazeera, ILO juga mengungkap sebelum perang Gaza berkecamuk pun rakyat Palestina telah hidup di garis kemiskinan. Mirisnya problematika ini akan terus meningkat jika perang terus berlanjut. Akibatnya Palestina akan menjadi salah satu wilayah dengan pengangguran tertinggi di dunia.

"Warga Palestina akan berada dalam kemiskinan selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun yang akan datang," kata Peter yang dikutip dari AlJazeera.

Berdasarkan data infografis, sejumlah bangunan di Palestina hancur akibat serangan Israel. Tercatat, sekitar 306 ribu hunian warga telah rata dengan tanah, 197 tempat ibadah, 352 fasilitas sekolah dan 102 ambulan rusak, 27 dari 35 rumah sakit sudah tidak beroperasi, serta 11 toko roti hancur.

Imbas dari konflik ini, warga Palestina kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Mau tak mau mereka akan terus- menerus bergantung pada bantuan internasional. Bahkan kebergantungan ini akan terus berlanjut sampai bertahun-tahun.

"Sayangnya, pemerintah Palestina tidak memiliki pendanaan publik untuk bantuan sosial, jadi harus (mengharapkan bantuan) dari luar negeri," jelas Peter.

Gina Nurulfadilah