Demokrat-PKS Sepakat Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi: Masyarakat Belum Pulih!

Sejumlah pengendara motor antre mengisi BBM jenis Pertalite di salah satu SPBU, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/8/2022). (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Dalam rapat Paripurna DPR, Fraksi Partai Demokrat dan PKS sama-sama menyampaikan sikap mereka yang menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Awalnya Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Sartono Utomo menyampaikan rasa keberatannya agar pemerintah tidak menaikan harga BBM bersubdisi, karena beberapa hal.

“Mencermati isu kenaikan harga BBM yang dikemukanan secara langsung oleh beberapa menteri, berikut hal-hal dapat diperhatikan,” tutur Sartono di ruang rapat paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Sartono mempertanyakan apakah pemerintah sudah melakukan kajian terlebih dahulu sebelum menaikan harga BBM bersubsidi. Karena pastinya hal ini bakal memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kelas menengah dan ke bawah.

Baca Juga: Arab Saudi Habiskan Rp1 Triliun demi Jadi Tuan Rumah Duel Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk

“Dalam hemat kami kenaikan harga bbm akan berdampak kepada kesejahteraan rakyat, terutama rakyat kelas bawah, kelas menengah. Untuk itu kami meminta agar dilakukan kajian,” ungkap Sartono.

“Kedua apakah pemerintah sudah menyiapkan perubahan dan akses untuk mengurangi beban rakyat yangg terdampak dari kenaikan BBM tersebut,” tambahnya.

Karena itulah, Fraksi Partai Demokrat di DPR menolak jika pemerintah mengambil langkah untuk menaikan harga BBM bersubdisi.

“Atas dasar tersebut, kami fraksi partai Demokeat menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM subsidi,” tegas Sartono.

Sementara itu interupsi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi juga disampaikan Anggota DPR Fraksi PKS yakni Mulyanto. Ia berkata situasi untuk menaikan harga tersebut tidaklah tepat.

“Kami ingin memyampaikan sikap PKS bahwa PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenapa? Karena masyarakat belum pulih benar dan belum cukup kuat bangkit dari terpaan pandemi Covid-19,” ungkap Mulyanto.

Dia meminta pemerintah agar menghemat anggaran yang sudah ada. Semisalnya memberhentikan sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ataupun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Sekali lagi kami menolak kenaikan BBM bersubsidi. Pemerintah agar menghemat anggaran yang ada, distop pembangunan tak perlu seperti IKN baru serta pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung,” tandasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Kuliner “Aneh” dari Pekalongan Gulai Kambing Dicampur Kacang Ijo, Piye Rasane?

• Usai Pensiun jadi Petinju, Tyson Fury Siap Rilis Album dan Main Film!

• Kalahkan Serena Williams di Cincinnati Masters, Emma Raducanu Beri Penghormatan