Dukung Arahan Jokowi, DPR: TNI-Polri Alat Negara, Jangan Terlibat Diskusi Politik Praktis

KSAL Laksamana TNI Yudo Margono (bawah kiri) yang mewakili Panglima TNI, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (bawah kanan) dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo (ketiga kiri). (ANTARA/Sigid Kurniawan)

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang meminta TNI-Polri untuk disiplin termasuk dalam WhatsApp Group (WAG) di kalangan internal.

"Saya kira teguran Presiden Jokowi itu sudah tepat mengingat TNI dan Polri adalah garda terdepan dan benteng pertahanan negara,” kata Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (2/3/2022).

Dikatakan Hasanuddin, sebagai aparat pertahanan negara, TNI-Polri juga perlu mewaspadai penyebaran paham radikalisme.

“Penyebaran paham radikal terorisme tak melulu menyasar masyarakat biasa, pegawai lembaga negara, kementerian, bahkan aparat keamanan pun tak luput dari pengaruh paham negatif ini,” tegas dia.

“Jadi harus waspada modus-modus teroris dalam melancarkan aksi mencari simpatisan," sambung dia.

Politisi PDIP ini berujar,  TNI dan Polri harus tetap memegang teguh Pancasila dan UUD 45, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Catur Prasetia serta Tribrata. Termasuk juga mengamankan kebijakan pemerintah dan bukan malah sebaliknya.

"Arahan Pak Jokowi sudah pas, TNI dan Polri bahkan keluarganya tidak boleh terlibat dalam diskusi-diskusi politik praktis apalagi yang menjelekan negara atau pemerintah. Sebagai alat negara, TNI dan Polri harus mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah bukan sebaliknya. Termasuk soal Ibu Kota Negara (IKN) yang tadi disampaikan Pak Jokowi," urai Hasanuddin.

BACA JUGA: TNI-Polri Awasi Aturan Makan 20 Menit, DPR Ingatkan agar Tidak Sampai Terjadi Gesekan

Sebelumnya saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (1/3/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI)-Polri agar tidak disusupi penceramah radikal dalam kegiatan keagamaan.

Jokowi juga meminta agar TNI dan Polri termasuk istri-istrinya harus disiplin termasuk dalam WhatsApp Group (WAG) di kalangan internal. Jokowi mengaku percakapan yang menyimpang dari disiplin TNI-Polri di WAG itu dibacanya.

"Disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu. Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), 'nggak setuju, IKN apa'. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR," jelas Jokowi.

Artikel Menarik Lainnya:

• TNI-Polri Bentrok di Papua, Begini Reaksi Mabes Polri
• Anggota TNI-Polri yang Terlibat Bentrok Gegara Jual Beli Rokok Akhirnya Diproses Disiplin
• Meski Sudah Berdamai, Oknum TNI-Polri yang Baku Hantam di Maluku Jalani Pemeriksaan