Setor Rp69,16 Triliun, Kontribusi Pajak Industri Hulu Migas Lampaui Target

Stasiun pengeboran migas milik Pertamina Hulu Mahakam. (ANTARA/HO-PHM/aa)

Industri hulu migas Indonesia menyumbang kontribusi bersih Rp69,16 triliun pada pendapatan pajak hingga 19 Desember 2021. Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rinto Pudyantoro mengatakan, kontribusi pajak hulu migas ini telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp64,7 triliun

“Pelampauan target setoran pajak hulu migas ke negara menunjukkan bahwa industri hulu migas tidak ada henti-hentinya, terus memberikan kontribusi dan turut serta menopang pembangunan. Ini menegaskan peran penting industri hulu migas bagi penerimaan negara dan modal pembangunan," kata Rinto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/12/2021).

Dia merinci, setoran pajak tersebut meliputi PPh Migas senilai Rp52,49 triliun atau surplus 14,7 persen dari target, PBB Migas dan sektor lainnya Rp7,7 triliun atau surplus 11,72 persen dari target, PPh Non Migas Rp5,8 triliun, PPN dan PPnBM senilai Rp3,1 triliun, dan pajak lainnya Rp0,036 triliun atau surplus 0,27 dari target.

Selain setoran pajak migas yang melampaui penerimaan negara, kontribusi hulu migas dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui hasil pengelolaan minyak dan gas juga melampaui target senilai 7,28 miliar dolar AS. Hingga November 2021, PNBP hulu migas sudah mencapai 12,55 miliar dolar AS atau 172 persen dari target pemerintah.

"Prognosa kami sampai akhir tahun 2021 penerimaan negara dari sektor hulu migas akan mencapai sekitar 13,92 miliar dolar AS atau setara dengan Rp202 triliun,” ujar Rinto.

Menurutnya, setorann pajak optimal yang diterima negara dapat mendukung program pembangunan, termasuk salah satunya untuk mendukung dan membiayai masa transisi energi, menuju energi baru dan terbarukan.

Komite Keuangan dan Pajak Indonesian Petroleum Association (IPA) Hendra Halim mengatakan, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan dukungan dari SKK Migas juga terus berupaya agar operasional hulu migas tetap optimal.

Ke depan, dia berharap cooperative compliance dan iklim investasi di industri hulu migas dapat terus ditingkatkan. Hal ini dinilai penting untuk menarik investasi di industri migas yang sangat dibutuhkan dalam mencapai 1 juta barel minyak per hari (MBOPD), dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030.

"Jika hal ini dapat direalisasikan dengan baik, maka kontribusi pajak dari sektor hulu migas akan lebih besar lagi," kata Hendra.

Artikel Menarik Lainnya :

• Proyek JIS Dibiayai Pajak Warga DKI Jakarta, Anies: Kita Boleh Bersyukur dan Bangga
• Sri Mulyani Sebut Tujuan Bayar Pajak untuk Pergi ke Bulan atau Mars
• SKK Migas Minta Kemenhub Bebaskan Aturan PSBB untuk Kru Migas