BREAKING NEWS
|
RABU, 18/06/2025
|
Kepala Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar (Istimewa)
Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) mencatat selama tahun 2021 ada banyak pelayanan publik di Sumut yang melanggar aturan. Hal tersebut terbukti dari maraknya keluhan masyarakat terkait kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumut.
Kepala Ombudsman Sumut, Abyadi Siregar menyebut dari tahun ke tahun laporan masyarakat terkait Pemda terus meningkat. Pada tahun 2021 misalnya, dari 143 laporan pengaduan masyarakat yang ditangani Ombudsman Sumut, 41,2 persen di antaranya terkait Pemda.
“Laporan terkait Pemda selalu berada di peringkat teratas. Sementara kepolisian berada di peringkat dua dengan 16 persen,” katanya, seperti yang dikutip Indozone, Sabtu (18/12/2021).
Ia menjelaskan beberapa jenis pelayanan publik yang paling sering dilaporkan masyarakat terkait Pemda dan kepolisian yaitu yang menyangkut dengan praktik maladministrasi.
“Jadi paling banyak itu tentang maladministrasi, seperti penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak kompeten, dan sebagainya," bebernya.
Akan tetapi, ia melanjutkan, dari pengawasan yang dilakukan Ombudsman selama ini, sudah mulai ada perbaikan atau peningkatan kepatuhan Pemda terhadap pemenuhan standar pelayanan publik.
Ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan Ombudsman Sumut sejak tahun 2016-2019. Dari 20 Pemda yang dinilai, tercatat 8 Pemda meraih Predikat Zona Hijau (kepatuhan tinggi).
"Meski sebetulnya, jumlah ini masih sangat jauh dari harapan," ungkapnya.
Selain itu, ia menambahkan jumlah laporan terkait pungutan liar di unit-unit layanan publik, terutama di sektor pendidikan juga semakin berkurang.
"Dalam 3 tahun terakhir, laporan terkait pungli di sektor pendidikan semakin minim," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber:
News 
Arena 
Z Campus 
Hiling 
Ekobiz 
Otogaz 
Tekingame 
Spotlight 
Lifestyle 
Fadami 
