Keuangan Defisit, Kemenkeu: Pemerintah Tarik Utang Sebesar Rp 973,6 Triliun di 2022

Ilustrasi uang. (Istimewa)

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir menyatakan pemerintah akan menarik utang sebesar Rp973,6 triliun untuk membiayai defisit tahun depan sebesar Rp868 triliun.

“Selama 2022 kita akan melakukan pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp991,3 triliun ataupun pelaksanaan pinjaman dengan target Rp973,6 triliun,” katanya dalam media briefing di Jakarta, Senin (13/12/2021).

Riko mengatakan penarikan utang sebesar Rp973,6 triliun ini mayoritas bersumber dari pembiayaan dari domestik, yakni memiliki porsi 80 persen sampai 82 persen.

Sedangkan pembiayaan dari valuta asing memiliki porsi 18 persen sampai 20 persen.

Untuk SBN bruto sendiri akan ditawarkan melalui lelang maupun nonlelang dengan porsi meliputi Surat Utang Negara (SUN) sebanyak 69 persen sampai 72 persen dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebanyak 28 persen sampai 31 persen.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Mulai Pulih: Tahun Lalu Kita Kontraksi

“Untuk SBN brutonya dapat dilakukan melalui lelang dan non lelang yaitu pasar perdana dan adanya SBN ritel, private placement serta pelaksanaan SKB III dengan Bank Indonesia,” ujar Riko seperti yang dilansir Antara.

Meski demikian ia berharap rasio utang terhadap PDB pada tahun depan akan lebih rendah dari proyeksi yang sebesar 43,1 persen seperti yang terjadi pada 2021.

Menurutnya, potensi itu dapat terjadi dengan adanya faktor penunjang seperti memaksimalkan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2021, penerapan UU HPP dan implementasi program pengungkapan sukarela.

“Proyeksi di 2022 43,1 persen namun kita harapkan turun dibandingkan 2021. Rasio utang terhadap PDB 2021 tertera 41,4 persen ini dapat turun karena jumlah utangnya berkurang dan PDB sebagai pembaginya meningkat,” jelasnya.

Diketahui sebagian besar pembiayaan utang dalam APBN tahun anggaran 2022 akan dipenuhi dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Adapun dalam UU APBN 2022, pemerintah mematok defisit APBN sebesar Rp 868 triliun atau 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Defisit terjadi lantaran belanja pemerintah Rp 2.714,2 triliun lebih rendah dibanding pendapatan negara Rp 1.846,1 triliun.

Artikel Menarik Lainnya:

• Guru Pesantren Perkosa 12 Santrinya Hingga Lahirkan 9 Bayi, Minta Dihukum Kebiri
• Jawab China Usik Natuna, TNI AL: Satu Yard Pun Tak Akan Mundur, Meski Nyawa Jadi Taruhan
• Cerita Wanita Cantik Cikampek Ditipu Polisi Gadungan Lalu Viral Video Sindir 'Kacang Ijo'