Kamis, 20 MEI 2021 • 15:35 WIB

Menkes dan Kepala BPOM Tak Hadir Rapat, Anggota DPR Protes

Author

M Fadli

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Komisi IX DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito, serta Dirut Bio Farma dan Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Rapat tersebut sejatinya membahas strategi pelaksanaan program vaksinasi, keamanan dan efektifitas vaksin Covid-19, serta mengenai penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Akan tetapi Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BPOM Penny Lukito tidak dapat menghadiri rapat kerja dan sejumlah anggota DPR protes.

Ketidakhadiran tersebut dibenarkan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene. Dimana ia membacakan surat dari Menkes dan Kepala BPOM terkait alasan ketidakhadiran.

Felly berujar, untuk alasan Menkes Budi tidak hadir karena sedang membahas program kerja dan anggaran Kemenkes tahun 2022 di Bali.

"Karena bertepatan dengan pembahasan program kerja dan anggaran Kemenkes tahun anggaran 2022 yang bertempat di luar kota beserta jajaran Kemenkes,” kata Felly di ruang rapat Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

Tak hanya surat, menurut Felly, Menkes turut mengirim pesan singkat kepadanya bahwa tidak bisa hadir. Dia pun menjawab bilamana rapat tidak bisa ditunda dan Kemenkes harus mengirim perwakilan untuk rapat ini.

Sementara untuk Kepala BPOM Penny Lukito yang tidak hadir sudah mengirimkan surat ke Komisi IX lantaran berhalangan tidak hadir. Sebab Kepala BPOM sedang menghadiri pertemuan di luar kota dan tidak bisa diwakilkan.

"Dari BPOM tidak terlalu jauh, kami dikirim satu surat permohonan izin berhalangan hadir rapat dengar pendapat," jelas Felly.

Akibat ketidakhadiran Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BPOM, sejumlah anggota DPR protes keras. Namun akhirnya rapat tetap dilanjutkan tanpa kehadiran keduanya.

Seperti Anggota Komisi IX Yahya Zaini, menduga ada kesengajaan dari Menkes dan Kepala BPOM yang tak hadir. Dia khawatir hal ini menjadi sebuah tradisi buruk.

“Sebab kalau rapat memang ada alasan yang urgen, yang dapat diterima itu masih bisa ditunda pada kesepakatan yang lain. Kalau alasan tak rasional dan tak masuk akal ini pengalaman yang buruk terhadap konstitusi kita,” tegas dia.