Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Ungkap Fee 20 Persen untuk Oknum PUPR

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono. / istimewa

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono memprediksi Indonesia akan mendapatkan bencana ekonomi nasional. 

Menurutnya, hal itu karena pembangunan insfrastruktur di periode kepemimpinan Joko Widodo. Arief menyebutkan ada sejumlah hal yang mungkin jadi pemantik persoalan bencana ekonomi nasional.

Arief menyatakan, hal pertama adalah untuk memenangkan sebuah proyek di Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), para kontraktor swasta harus melakukan setoran sebanyak 20 persen dari total pengerjaan.

"Padahal proyek infrastruktur tersebut harganya sudah di-mark up," kata Arief Poyuono, Senin (12/4/2021).

Lalu hal kedua yakni, ketika BUMN Karya yang mengerjakan insfrastruktur, fee akan diambil dari para sub kontraktor pada BUMN Karya.

Kemudian, para vendor dan sub kontraktor swasta memasukkan harga yang lebih tinggi untuk barang dan jasa agar bisa memberikan fee untuk oknum BUMN Karya dan PUPR.

"Selain itu juga, banyak proyek-proyek fiktif di BUMN Karya yang membuat tagihan ke BUMN Karya," katanya.

"Belum lagi proyek infrastruktur listrik yang juga memberatkan keuangan PLN karena hampir 30 persen dari nilai proyek itu mengalir pada para broker dan mafia proyek listrik di PLN dan departemen terkait," ucapnya.

Menurutnya, hal serupa dalam pembangunan infrastruktur lain, seperti pelabuhan dan bandar udara. Banyak kenaikan harga dan tidak disertai studi kelayakan yang sesuai.

Hasilnya, banyak pengerjaan insfrastruktur yang mangkrak. Jika selesai pun tidak memberikan dampak positif maka ada pengembalian dana pembangunannya.

Hal itu terbukti sepanjang periode pertama Jokowi memerintah, pembangunan infrastruktur tidak bisa mengangkat nilai pertumbuhan ekonomi nasional hingga kisaran 7 persenan.

"Jadi cita-cita mulia Jokowi mencanangkan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi tidak memberikan efek besar. Malah akan menjadi bencana ekonomi dan ancaman krisis ekonomi akibat macetnya pengembalian dana pinjaman bagi proyek-proyek infrastruktur," ungkapnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Izinkan Umat Shalat Tarawih, Kemenag Jambi: Dengan Terapkan Aturan Prokes
• Untuk Cegah COVID-19, Pemkab Aceh Barat Tiadakan Lapak Saat Tradisi Meugang
• Demi Membangun Desa, Pemkab Bogor Ajak Pemuda untuk Kolaborasi