Moratorium Pemekaran Daerah, Wapres Ma'ruf Amin: Banyak Daerah Otonom Baru Belum Mandiri

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat audiensi bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan DPD terkait moratorium pemekaran daerah otonom baru, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (3/12/2020). (ANTARA/Asdep Komunikasi dan Informasi Publik S

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan, keputusan pemerintah menunda pemekaran daerah baru disebabkan masih banyak daerah otonom baru (DOB), yang dibentuk sejak 1999 hingga 2014, belum dapat mandiri secara finansial.

“Kebijakan pemerintah terkait usulan pemekaran daerah masih dilakukan penundaan sementara, moratorium,” kata Wapres Ma'ruf dikutip Antara, Jumat (4/12/2020).

Wapres Ma'ruf menerangkan, hasil evaluasi antara pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2019 menunjukkan sebagian besar dari 223 DOB masih bergantung pada dana transfer daerah dari APBN.

Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) juga nilainya masih sangat kecil dibandingkan dana transfer dari pusat tersebut. 

Baca Juga: Orang Indonesia Pimpin Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia

“Porsi PAD-nya masih berada di bawah dana transfer pusat. Ini salah satu alasannya itu,” tutur Ma'ruf.

Sementara Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, mengatakan, alasan moratorium pemekaran daerah ialah kondisi fiskal nasional yang masih krisis.

"Apabila kondisi krisis ekonomi Indonesia mulai pulih, maka pemerintah akan mengkaji ulang usulan pemekaran daerah-daerah baru," ujar Baidlowi.

“Kapasitas fiskal kita itu terkontraksi cukup parah, sehingga tidak memungkinkan untuk membuka moratorium. Karena itu, maka diputuskan untuk sementara ini memang moratorium masih akan diperpanjang, sampai kemudian kita secara ekonomi Indonesia krisisnya sudah mulai pulih,” sambungnya.

Selain itu, hasil kajian dari Kementerian Dalam Negeri juga menunjukkan kapasitas fiskal daerah belum mencapai target seperti yang diharapkan Pemerintah.

“Dari hasil evaluasi menteri dalam negeri semakin banyak daerah-daerah itu justru PAD-nya tidak berkembang, malah semakin bergantung pada dana APBN. Inilah yang menyulitkan,” pungkasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

• Labfor akan Diperiksa Soal Kasus Hajatan HRS, Polda Metro: Banyak yang Digali
• Jadi Tersangka, Ustaz Maaher Terancam 6 Tahun Penjara
• Penderita Skizofrenia yang Membunuh Murid-Murid SD Shanghai Dieksekusi Mati