Ketua MPR: Tantangan Penegakan HAM di Indonesia Alami Pergeseran

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. (Antara/Hafidz Mubarak A)

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyebut tantangan terbesar penegakan HAM mengalami pergeseran. Hal ini seiring berjalannya reformasi.

Dari yang semula menentang penggunaan aparat dan senjata demi melanggengkan kekuasaan, kini menjadi keseriusan negara dalam menjamin hak hidup sejahtera lahir dan bathin.

"Serta pemenuhan terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam keterangan resmi, Selasa (10/12).

Dia menegaskan, reformasi menjamin kebebasan sipil, sehingga siapapun bisa bersuara tentang apapun. Di samping itu, reformasi juga menjamin hak-hak minoritas sebagai bagian dari warga negara Indonesia. 

Itu membuat pemerintah maupun aparat tak bisa semena-mena terhadap rakyat. Justru, sambung Bamsoet, kini rakyat yang bebas menuntut terjaminnya kehidupan sesuai cita-cita besar proklamasi. 

"Kunci utama pemenuhannya adalah dengan menjamin keadilan sosial, melalui tidak ada diskriminasi kebijakan," ungkapnya.

Menurutnya, sikap Indonesia yang selalu terdepan dalam mempromosikan HAM bukan bermaksud mencampuri urusan internal negara lain. Melainkan semata untuk mempromosikan perdamaian dunia dengan mengedepankan semangat kemanusiaan.

"Indonesia selalu vokal dalam menyuarakan pembelaan terhadap etnis Rohingnya maupun Palestina. Dari mulai legislatif dan eksekutif, di setiap momen pertemuan internasional selalu menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap manusia dengan cara memanusiakan manusia," tuturnya. 

Peran Indonesia ini pun sudah diakui dunia. Buktinya Indonesia terpilih menjadi Anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

Artikel Menarik Lainnya:

• Hukuman Mati Tak Buat Jera Koruptor
• Aksi Peringatan Hari HAM Sedunia
• Jokowi Ingin Kasus Novel Terungkap dalam Hitungan Hari