Nelayan Pantura Demo Imbas BBM Rp30 Ribu per Liter, Banyak Kapal Kini Pilih Bersandar

Ilustrasi nelayan Indonesia. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

INDOZONE.ID - Ribuan nelayan di kawasan Pantura, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sempat menggeruduk Kantor Bupati Pati. Aksi tersebut dipicu akibat melonjaknya harga BBM non subsidi.

Kenaikan harga BBM industri yang menembus Rp30 ribu per liter membuat banyak kapal memilih bersandar di pelabuhan dibanding melaut. Para nelayan menilai biaya operasional tidak sebanding dengan hasil tangkapan ikan yang juga tak menentu. 

Dampaknya bukan cuma dirasakan nelayan, tetapi juga pemilik kapal, pengepul ikan, hingga pelaku usaha perikanan di wilayah pesisir. Aktivitas di pelabuhan juga mengalami penurunan karena jumlah kapal yang berlayar semakin berkurang.

Menanggapi hal itu, PJS Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, Rizky Diba Avrita, mengatakan stok solar subsidi di Kabupaten Pati sebenarnya masih aman. Bahkan, jumlahnya diklaim mencapai 2,7 kali lipat dari konsumsi harian normal.

Baca juga: Tumpahan Minyak di Teluk Meksiko Hantam Nelayan Saat Masa Puncak, Pasar Ikan Sepi Pembeli

“Nelayan kapal di bawah 30 gross ton (GT) masih bisa mendapatkan solar subsidi melalui rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Sedangkan kapal di atas 30 GT wajib menggunakan BBM nonsubsidi karena masuk kategori industri,” ujar Rizky, seperti INDOZONE sadur dari Antara, Sabtu (9/5/2026).

Meski demikian, persoalan di lapangan disebut bukan soal stok, melainkan kemampuan membeli BBM dengan harga industri yang terus naik. Banyak nelayan kapal besar mengaku semakin kesulitan menutup biaya operasional saat melaut.

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menilai kondisi ini berkaitan dengan situasi global. Termasuk kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik yang berdampak pada harga BBM di Indonesia.

“Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan global. Harga minyak dunia naik sehingga berdampak pada harga BBM di dalam negeri,” kata Firman.

Baca juga: Dukung Ops Trisila-26: Di Tengah Laut, Lanal Aru dan KRI Dorang-874 Salurkan Sembako pada Nelayan Pesisir

Menurutnya, pemerintah selama ini berupaya menjaga harga BBM subsidi agar nelayan kecil tetap terlindungi. Sesuai aturan yang berlaku, kapal nelayan maksimal 30 GT masih berhak memperoleh BBM subsidi dengan kuota tertentu.

Firman pun meminta pemerintah mencari formula yang lebih proporsional agar nelayan skala menengah dan besar tidak semakin tertekan akibat tingginya biaya operasional.

“Harga BBM nonsubsidi tetap perlu disesuaikan agar lebih rasional dan terjangkau,” ucap Firman.

Hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya. Ia menilai keluhan nelayan menjadi sinyal perlunya pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran.