Efisiensi, Presiden Prabowo akan Rampingkan Jumlah BUMN Menjadi 250 Perusahaan

Presiden Prabowo Subianto memberi sambutan saat pembukaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) di Jakarta, Jumat (26/6/2026). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

INDOZONE.ID - Presiden RI, Prabowo Subianto berencana memangkas jumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang lebih dari 1.000 menjadi sekitar 250. Langkah ini diambil Presiden guna efisiensi dan transparansi.

"Kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai, ya. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," kata Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Kepala Negara menjelaskan, pemerintah sedang melakukan penataan besar-besaran terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dilakukan dengan menutup sejumlah perusahaan negara yang dinilai tidak lagi efektif, sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan BUMN.

Baca juga: Presiden Prabowo Soroti Kasus Penyekapan dan Penganiayaan dengan Pelaku Taufik Hidayat

Dari sekitar 1.000 BUMN yang ada, Presiden menyebut lebih dari 200 perusahaan telah ditutup. Ke depan, jumlah BUMN akan terus dirampingkan hingga hanya tersisa sekitar 250 perusahaan. Artinya, lebih dari 750 BUMN akan dihentikan operasinya dalam proses restrukturisasi tersebut.

"Bagaimana Pak Dony ? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup," kata Prabowo saat bertanya langsung kepada Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengenai jumlah BUMN yang akan tersisa.

Menurut Presiden, jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini justru membuat struktur organisasi menjadi gemuk. Setiap perusahaan memiliki jajaran direksi dan komisaris, padahal tidak semuanya mampu menghasilkan keuntungan bagi negara.

Karena itu, pemerintah menilai penyederhanaan jumlah BUMN menjadi langkah yang diperlukan untuk menciptakan tata kelola perusahaan negara yang lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada kinerja.

Baca juga: Di Depan Presiden Prabowo, Presiden Jerman Puji Peran Indonesia dalam Keamanan ASEAN

"750 Dirut, 750 Direksi, kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa saudara-saudara. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," tegas Prabowo.