BGN Ungkap 3 Kunci Sukses Program MBG

Kepala BGN Dadan Hindayana dalam konsolidasi regional peningkatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. (ANTARA/BGN)

INDOZONE.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan ada tiga kunci utama yang menjadi fondasi sukses pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Tiga kunci yang dimaksud adalah alokasi anggaran yang memadai, sumber daya manusia (SDM) yang terlatih, dan infrastruktur pelayanan gizi yang kuat.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, ketiga pilar tersebut dirancang agar program strategis nasional ini berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan, menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari ibu hamil dan menyusui, balita, hingga pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA.

“Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby sebesar Rp100 triliun. Dari total itu, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden karena kemungkinan tidak terserap tahun ini,” ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Anggaran Naik Signifikan 2026

Dadan mengungkapkan, dukungan pemerintah terhadap Program MBG akan meningkat drastis tahun depan. Dalam APBN 2026, BGN menerima Rp268 triliun, dengan tambahan dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan negara mencapai Rp335 triliun.

Baca juga: Susu Kemasan dalam Program Makan Bergizi Gratis Tuai Kritik, BGN Bilang Begini

“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Untuk lembaga lain mungkin ini anggaran satu tahun, tapi bagi kami di BGN, itu kebutuhan satu hari,” kata Dadan.

Faktor kedua, menurut Dadan, adalah kesiapan SDM pelaksana. Pemerintah memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia dipimpin oleh lulusan Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI), yaitu tenaga muda yang disiapkan khusus untuk program nasional ini.

“SPPI identik dengan SPPG, tidak ada satu pun SPPG yang tidak dipimpin oleh SPPI,” ujarnya.

Para SPPI tersebut bertugas mengelola distribusi, memastikan standar gizi, dan mengawasi implementasi program agar tepat sasaran.

Kunci ketiga adalah pembangunan infrastruktur SPPG. Menurut Dadan, pemerintah awalnya merencanakan seluruh pendanaan pembangunan SPPG berasal dari APBN. Namun karena keterbatasan waktu dan prosedur tender, BGN membuka kemitraan strategis dengan pihak swasta dan masyarakat.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah ikut membangun SPPG di berbagai daerah. Anda semua adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini,” ucapnya.

Pemerintah memperkirakan, pembangunan 30.000 unit SPPG membutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Namun dari Rp6 triliun yang dialokasikan untuk membangun 1.542 SPPG tahun ini, belum ada satu pun yang terealisasi melalui skema tender pemerintah hingga Agustus.