URC Gelar Aksi 177 di Jakarta, Ini Tuntutan Pengemudi Ojol

Pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC) berencana bakal menggelar aksi bertajuk 177. (Ist)

INDOZONE.ID - Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat (URC) berencana bakal menggelar aksi bertajuk 177 pada Kamis, 17 Juli 2025 besok. Ada tiga tuntutan yang dibawa oleh mereka.

Jenderal Lapangan URC Bergerak, Achsanul Solihin atau yang akrab disapa Bang Batman mengatakan aksi ini muncul dan lahir dari keresahan sejumlah sopir ojol yang nyata dari jalanan. Dia menegaskan tidak ada pesanan tertentu atau sekedar agenda politik biasa.

"Kami bukan buruh, kami mitra mandiri. Kami menolak regulasi yang memaksa pengemudi masuk dalam sistem kerja subordinatif. Sudah cukup kami diam, sekarang kami bicara," kata Bang Batman kepada wartawan dalam keteranganya, Rabu (16/7/2025).

Dengan slogan 'Dari Ojol, Oleh Ojol, Untuk Ojol', URC menegaskan bahwa pergerakan mereka adalah murni suara dari bawah. Mereka menyatakan akan terus berjuang hingga pemerintah benar-benar mendengar dan menindaklanjuti aspirasi mereka.

Baca juga: Kasus Viral Ojol Tinju Sopir TransJakarta di Jakbar Kini Berakhir Damai

"Kami tidak anti regulasi, tapi kami menuntut regulasi yang berpihak dan realistis. Jalanan tidak bisa diatur dari ruang rapat," ucapnya.

Aksi itu sendiri bakal berlangsung pada 17 Juli 2025 besok di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Titik kumpul massa berada di kawasan Lapangan Banteng.

Ada tiga suara yang mereka bawa. Berikut tuntutan massa:

1. Menolak Status Pengemudi Sebagai Buruh atau Pekerja.

URC menilai klasifikasi sebagai buruh akan menghilangkan fleksibilitas yang menjadi nilai utama profesi ojek online. Mereka ingin tetap dipandang sebagai mitra mandiri, bukan karyawan dengan jam kerja dan target yang mengikat.

Baca juga: 13 Juta Pekerja Sudah Terima BSU dari Pemerintah

2. Menolak Isu Pemotongan 10 Persen.

URC menegaskan tidak pernah mengusulkan perubahan skema potongan menjadi 10 persen. Mereka mengaku tidak keberatan dengan potongan 20 persen yang sudah berjalan selama ini, asalkan tidak dijadikan alat framing oleh pihak berkepentingan.

3. Menuntut Presiden RI Keluarkan Perppu Khusus Ojol.