TKN Prabowo-Gibran Harap Masyarakat Tak Terpovokasi Film"Dirty Vote": Pastikan Pemilu 2024 Luber Jurdil
INDOZONE.ID - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran angkat suara terhadap film dokumenter "Dirty Vote" yang diunggah di platform YouTube pada hari Minggu (11/2/2024). Pihaknya berharap masyarakat tak terprovokasi dengan tayangan tersebut
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, dalam konferensi pers di Jakarta, beberapa jam setelah film tersebut dipublikasikan, mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh narasi-narasi dalam film tersebut, karena ia yakin sebagian besar isinya hanya bersifat asumsi.
"Sebagian besar dari apa yang disajikan dalam film tersebut adalah fitnah, narasi yang penuh kebencian, sangat bersifat asumsi, dan tidak ilmiah. Saya mempertanyakan kapasitas para tokoh yang muncul dalam film tersebut, dan saya merasa ada keinginan untuk merendahkan Pemilu ini dengan narasi yang tidak memiliki dasar yang kuat," ujar Habiburokhman dalam membacakan pernyataan sikap TKN terkait dokumenter "Dirty Vote" seperti yang dilansir Antara.
Menurut Wakil Ketua TKN tersebut, narasi-narasi yang diungkapkan oleh tiga pakar hukum tata negara dalam film tersebut bertentangan dengan pandangan mayoritas rakyat. Ketiga pakar hukum tata negara tersebut adalah Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
"Tindakan mereka menyampaikan informasi yang tidak argumentatif dan tendensius untuk menyerang pihak tertentu, berseberangan dengan pandangan mayoritas rakyat," tambahnya.
Oleh karena itu, Habiburokhman mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh narasi dalam film tersebut.
"Kami menyarankan agar masyarakat tidak terprovokasi dan tidak terhasut oleh narasi kebohongan dalam film tersebut serta untuk tidak melanggar hukum. Kita harus memastikan bahwa Pemilu 2024 berlangsung damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil)," tuturnya.
Film dokumenter "Dirty Vote" disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dandhy menyatakan dalam siaran tertulisnya bahwa film tersebut merupakan bentuk edukasi bagi masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024.
Dandhy menjelaskan bahwa film tersebut dibuat dalam waktu sekitar 2 minggu, melibatkan 20 lembaga, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: ANTARA