Putuskan Ajukan PHPU Pilpres 2024 ke MK, Ganjar Pranowo: Kami Ingin Selamatkan Demokrasi Indonesia!

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo (ketiga kiri) dan Mahfud MD (kedua kanan) didampingi tim kuasa hukumnya menyampaikan keterangan pers usai sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Sidang tersebut beragenda pemeriksaan pendahuluan dengan penyampaian permohonan dari pemohon. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

INDOZONE.ID - Calon presiden (Capres), Ganjar Pranowo, memberikan pernyataan terkait pengajuan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam pernyataannya, Ganjar mengaku memiliki tujuan untuk bisa menyelamatkan demokrasi Indonesia. Sebab, Ganjar merasa bahwa tidak boleh ‘dikangkangi’ dan semua harus dijalankan dalam koridor konstitusi

“Intinya kami ingin demokrasi ini diselamatkan. Kami mengingatkan kepada seluruh warga negara bahwa agenda reformasi tidak boleh ‘dikangkangi’ dan semua harus dijalankan dalam koridor konstitusi,” kata Ganjar, seperti INDOZONE sadur dari Antara.

Ia berharap persidangan di MK dapat menjadi pertahanan terakhir untuk memperbaiki persoalan pada demokrasi.

Baca Juga: Operasi Pekat Berakhir, 352 Kasus Kejahatan di Jakarta-Sekitarnya Diungkap Polisi

“Kami berharap betul, inilah benteng terakhir untuk memperbaiki semuanya dan tentu saja kami akan menyerahkan seluruhnya kepada hakim konstitusi,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa tuntutan yang diajukan bukan persoalan kalah menang, melainkan untuk menyelamatkan demokrasi dan republik.

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kiri) dan Mahfud MD (kanan) berjalan keluar usai menyampaikan keterangan pers setelah sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Sidang tersebut beragenda pemeriksaan pendahuluan dengan penyampaian permohonan dari pemohon. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

“Satu suara pun itu harus dihormati. Kedaulatan rakyat itu adalah kunci untuk semua proses Pemilu dan Pilpres,” ujarnya.

Ia menegaskan, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, tidak boleh mundur ke belakang.

Baca Juga: Polisi Amankan 5 Orang Buntut Viral Bensin Campur Air di SPBU Kota Bekasi

“Kalau bisa menjadi negara yang nomor satu di dunia dalam penegakan demokrasi,” kata dia.

Karena itu, ia berharap MK sebagai penjaga konstitusi dapat mengamankan konstitusi sekaligus demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

Hari ini, Rabu (27/3/2024), digelar sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Pilpres 2024 yang terbagi dalam dua sesi.