Mengapa Ada Negara Tak Diakui PBB? Ini Penjelasan Lengkap dan Contohnya

Logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

INDOZONE.ID - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang didirikan pada 24 Oktober 1945 untuk memelihara perdamaian internasional dan kerja sama di berbagai sektor seperti ekonomi dan sosial. Saat ini, PBB memiliki 193 negara anggota.

Namun dari angka itu, masih ada sejumlah negara yang tidak akui oleh PBB. Karena tak diakui, negara-negara itu tidak memiliki perwakilan di sidang Majelis Umum PBB.

Bahkan jika dicari di peta dunia modern, nama negara-negara itu tidak tercantum. Padahal dalam realitanya, negara-negara itu punya pemerintahan sendiri, penduduk tetap, militer hingga mata uang yang sah.

Baca juga: Alasan Banyak Pasukan PBB di Lebanon

Hal ini sering membingungkan publik, terkait bagaimana suatu negara yang benar-benar berjalan tapi tak sepenuhnya diakui oleh dunia internasional?

Dalam artikel ini, kita akan membahas konsep penting dalam geopolitik, yaitu perbedaan antara status de facto dan de jure, serta mengulas beberapa contoh negara yang tak diakui PBB.

Apa Itu De Facto dan De Jure?

De facto dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti kenyataan atau fakta di lapangan. 

Artinya, sebuah wilayah memiliki kontrol nyata atas teritorinya, lengkap dengan pemerintahan dan sistem hukum.

Contohnya, Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Di sini, Indonesia resmi menjadi negara karena sudah memiliki pemerintahan, rakyat dan wilayah. Tapi Indonesia belum mendapat pengakuan atau kedaulatan dari negara lain.

Sementara itu, de jure berarti “secara hukum diakui”. Status ini diberikan melalui pengakuan resmi dari negara lain dan organisasi internasional seperti PBB.

Daftar Negara yang Belum Diakui PBB

Suasana sidang PBB. (REUTERS/Shannon Stapleton)

1. Taiwan 

Taiwan, yang secara resmi dikenal sebagai Republik China, beroperasi layaknya negara merdeka dengan pemerintahan, militer, dan konstitusi sendiri. 

Namun, di kancah internasional, status Taiwan masih menjadi perdebatan akibat kebijakan “Satu China” yang mengakui Republik Rakyat China sebagai satu-satunya pemerintah sah atas China.

Akibatnya, Taiwan tidak diakui oleh PBB, meskipun memiliki pengaruh ekonomi yang besar dan sistem demokrasi yang kuat.