Presiden Prabowo Tegaskan MBG Tetap Jalan: Mending Uangnya Bikin Rakyat Kenyang daripada Dikorupsi

Presiden RI, Prabowo Subianto melakukan wawancara bersama sejumlah jurnalis, pengamat, dan pakar mengenai isu-isu terkini guna merespons dinamika geopolitik global dan perkembangan kebijakan strategis dalam negeri. (Instagram/@presidenrepublikindonesia)

INDOZONE.ID - Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan akan terus melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Menurutnya, anggaran yang ada lebih baik dipakai untuk memberi makan rakyat ketimbang dikorupsi.

Hal ini disampaikan Presiden saat wawancara bersama dengan sejumlah pakar dan jurnalis senior di Hambalang Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/3/2026).

Presiden menyatakan, program MBG merupakan bentuk keberpihakan negara kepada rakyat dalam upaya mengatasi stunting dan ketimpangan gizi. 

Baca juga: Prabowo Genjot Reformasi Pendidikan dan MBG, Fokus pada SDM dan Pemerataan Ekonomi

Kepala Negara yakin bahwa program MBG tak sekadar mengatasi permasalahan gizi buruk, tapi juga upaya pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang lebih baik sekaligus merangsang perekonomian akar rumput.

Lebih lanjut katanya, program MBG tetap menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di tengah banyaknya kritik dan tantangan fiskal.

“Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda enggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat. Saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa, saya lihat. Umurmu berapa? 11 tahun. Badannya anak 4 tahun. Saya aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada,” ujar Presiden Prabowo.

Selain memberikan dampak sosial, Prabowo menekankan bahwa MBG memiliki dampak ekonomi dengan terciptanya lapangan pekerjaan di sejumlah sektor, seperti dapur produksi hingga rantai pasok pangan.

“MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31 ribu dapur. Katakanlah, untuk gampang, hitungnya 30 ribu dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta kerja," ucap Prabowo.

"Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5-10 vendor tiap dapur yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja,” tambahnya.

Terkait berbagai kritik dan temuan di lapangan, Presiden mengakui masih terdapat kekurangan dalam implementasi program, namun pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk melakukan penertiban.

“Ada seribu, lebih seribu (dapur) yang sudah kita tutup,” ungkapnya.

Presiden menegaskan, pendanaan program tersebut tidak berasal dari penambahan utang baru, melainkan dari hasil efisiensi serta upaya menekan kebocoran anggaran negara. Ia menekankan bahwa dana sebenarnya tersedia, hanya perlu dikelola dengan lebih tertata dan disiplin.

Menurutnya, kebijakan ini diambil agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat, terutama kelompok bawah yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.