Rekomendasi Hasil Rapimnas Golkar 2025, Mulai Pilkada Lewat DPRD hingga Koalisi Permanen

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan sambutan dalam peringatan puncak HUT ke-61 Partai Golkar. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

INDOZONE.ID - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari usulan mekanisme pemilihan kepala daerah hingga penguatan kerja sama politik jangka panjang di parlemen dan pemerintahan.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan Rapimnas merekomendasikan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut dia, usulan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses demokrasi.

“Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD,” kata Bahlil dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

Selain Pilkada, Rapimnas juga merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem pemilu proporsional terbuka. Golkar menilai pembenahan perlu difokuskan pada aspek teknis penyelenggaraan, kualitas penyelenggara, serta tata kelola pemilu guna mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil.

Baca juga: Ketum Partai Golkar Buka Wacana Pilkada Dipilih Oleh DPRD: Biar Gak Lagi Pusing-pusing

Di sisi lain, Golkar menekankan pentingnya penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar demokrasi.

Penguatan kedua elemen tersebut diarahkan untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan negara, sekaligus memperluas ruang partisipasi politik publik yang lebih bermakna, termasuk dalam menciptakan ruang digital yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab.

Rapimnas Golkar 2025 juga menghasilkan rekomendasi pembentukan koalisi permanen. Bahlil menjelaskan, koalisi permanen dimaksudkan untuk memastikan kebijakan strategis pemerintah memperoleh dukungan politik yang stabil, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang.

“Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan,” ujar Bahlil.

Ia menegaskan koalisi permanen bukan sekadar kerja sama elektoral yang bersifat taktis, melainkan transformasi menuju koalisi ideologis dan strategis yang berbasis kesamaan platform serta agenda kebijakan.

Baca juga: Golkar Targetkan Lonjakan Kursi Pada Pemilu 2029, Instruksikan Konsolidasi Hingga Akar Rumput

Menurutnya, koalisi tersebut tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi pemilihan presiden, tetapi juga untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif.

Selain itu, Rapimnas menegaskan kembali doktrin karya-kekaryaan Partai Golkar sebagai instrumen penting dalam mewujudkan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.