Didatangi Warga Terdampak Wacana Penggusuran Kawasan Stasiun Lempuyangan, DPRD DIY : Jangan Sampai Ada yang Terlantar

Pertemuan warga Tegal Lempuyangan ke DPRD DIY, pada Jumat (2/5/2025)

INDOZONE.ID - Sejumlah perwakilan warga Tegal Lempuyangan, Bausasran, Danurejan, Kota Yogyakarta pada hari ini Jumat (2/5/2025) mendatangi Kantor DPRD DIY untuk meminta keberpihakan para anggota dewan kepada warga yang terancam penggusuran, karena rencana Daop 6 Yogyakarta akan melakukan beautifikasi kawasan Stasiun Lempuyangan.

Audiensi dipimpin Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto dan mendatangkan OPD-OPD terkait Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY serta perwakilan Pemda DIY. Namun, audiensi ini dilakukan secara tertutup dan berlangsung sekitar 1,5 jam.

"Tadi Komisi A bersama dengan Dispertaru dan juga Birohukum Pemda DIY menerima warga di Bausasran ya. Pak Anton mewakili masyarakat di sana menyampaikan aspirasinya dan termasuk ada buku yang agak tebal tadi yang saya terima dan tentunya kita akan pelajari," kata Eko Suwanto kepada wartawan usai audiensi, Jumat (2/5/2025).

Selain Dispertaru, audiensi itu juga dihadiri Sepoor INKA. Sehingga dalam pertemuan singkat itu, menghasilkan beberapa rekomendasi dari DPRD DIY yang diberikan kepada Pemda DIY dalam hal ini selaku Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY.

"Yang pertama Komisi A merekomendasikan kepada Dispertaru dan juga Birohukum untuk berkomunikasi bersilaturahmi dengan Kasultanan urusan Pertanahan, dalam hal ini Panitikismo," ujar Eko.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto

Rekomendasi kedua, DPRD DIY meminta Birohukum Pemda DIY dan Dispertaru untuk melakukan konsolidasi dengan instansi terkait termasuk dengan Dispertaru Kota Yogyakarta dan juga Kantor BPN Kota Yogyakarta untuk membawa menggali informasi yang lebih lengkap terkait dengan tahapan-tahapan yang ditentukan oleh Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang pertanahan dan tentang Tanah Kasultanan.

Kemudian juga Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2017 tentang bagaimana mekanisme untuk mendapatkan kekancingan.

BACA JUGA Polemik Penolakan Beautifikasi Stasiun Lempuyangan, Warga Mengaku Sudah Bertemu GKR Mangkubumi, Ini Hasilnya

"Jadi semua pihak harus melaksanakan perdais itu juga harus melaksanakan pergub itu. Kemudian yang berikutnya kita juga meminta kepada PT KAI untuk mengedepankan dialog," pintanya.

Selain mentaati aturan itu, pihaknya juga meminta PT KAI untuk mengedepankan dialog dengan masyarakat agar dapat tercapainya harapan kedua belah pihak.

Kemudian rekomendasi ketiga. Masyarakat terdampak tidak boleh diterlantarkan.

Rekomendasi keempat. Dispetaru berkomunikasi dengan masyarakat didampingi oleh Spoor INKA. Spoor INKA adalah persatuan rumah negara eks kereta api.

Terakhir, atau rekomendasi kelima, Dispetaru diberi waktu satu minggu atau sampai dengan tanggal 12 Mei mendatang, agar Dispetaru bisa melaporkan kepada Komisi A terkait hasil konsolidasi dengan panitikismo atau datu dana suyasa. Selanjutnya Dispetaru dan DPRD DIY bisa memanggil KAI.

"Pada prinsipnya tidak boleh ada warga terdampak itu yang terlantar. Warga terdampak ada 14 rumah, 37 KK, dan 95 orang. Ini semua adalah warga Jogja yang harus mendapatkan perlindungan dari negara dan Pemda agar kehidupannya di masa yang akan datang lebih baik," pungkas Eko.

Anton Handriutomo, Ketua RW 01 Kampung Lempuyangan, Kota Yogyakarta

Sementara itu, Anton Handriutomo, Ketua RW 01 Kampung Lempuyangan tersebut mengatakan PT KAI tidak hadir dalam audiensi ini karena yang mengajukan audiensi tersebut yakni warga setempat yang didampingi Spoor INKA.

"Tidak ada (PT KAI), yang mengajukan kami didampingi Spoor INKA. Spoor INKA di Jogja itu menyangkut di Bumijo, Pengok, Lempuyangan, Wongso Dirjan, Klitren. Nah itu kami salah satu bagian. Jadi tadi dari Spoor INKA ada yang datang mendampingi kami," ujar Anton saat ditemui usai audiensi.

BACA JUGA DPRD Kota Yogyakarta Bakal Panggil Dispertaru untuk Selesaikan Konflik Warga Lempuyangan dan PT KAI

Anton menambahkan, audiensi tersebut merupakan lanjutan audiensi ke DPRD Kota Yogyakarta beberapa hari yang lalu.

"Adiensi ini adalah kelanjutan dari audiensi yang pernah kita adakan dengan DPRD Kota Yogyakarta. Nah waktu itu di DPRD Kota minggu yang lalu ya, pas hari Jumat juga kita audiensi," pungkas Anton.