Beda Statement Kasus Penyirman Air Keras Aktivis KontraS, Kementerian HAM Minta TNI-Polri Koordinasi
INDOZONE.ID - Kementerian HAM buka suara berkaitan dengan ekspose yang dilakukan TNI maupun Polri dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Kementerian HAM kini meminta TNI maupun Polri untuk saling koordinasi.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto. Mugiyanto menyebut koordinasi ini dilakukan agar tidak ada informasi yang simpang siur ditengah publik.
"Sehubungan dengan adanya perbedaan informasi yang berkembang antara Polri dan TNI, maka penting untuk memastikan adanya koordinasi yang kuat dan konsistensi data antar-aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan kebingungan di ruang publik serta menjaga integritas proses penanganan perkara," kata Mugiyanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (19/3/2026).
Di sisi lain, dia juga menyambut respon aktif Komisi III DPR RI yang ikut bergerak membentuk Panja. Diharapkan hal ini dapat membuat terang perkara ini.
"Semoga Panja yang dibentuk dapat membuat kasus ini semakin terang benderang tanpa terkecuali," ucapnya.
Di sisi lain, Mugiyanto menjelaskan jika perlindungan terhadap pembela HAM merupakan bagian integral dari kewajiban negara dalam menjamin ruang partisipasi publik yang aman dan bermartabat.
"Setiap bentuk kekerasan terhadap pembela HAM tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berimplikasi pada kualitas demokrasi secara keseluruhan," paparnya.
Diberitakan sebelumnya, TNI maupun Polri sama-sama menangani perkara penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS. TNI bahkan sudah menahan empat personelnya sedanglan Polri baru mengidentifikasi dua pelaku.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
