Diduga Tanda Tangannya Dipalsukan hingga Perusahaan Beralih, Ibu Ini Lapor ke Polda Metro

Tim pengacara korban di Polda Metro Jaya. (INDOZONE/Samsudhuha Wildansyah)

INDOZONE.ID - Seorang ibu berinisial IS membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemalsuan tanda tangan. 

Pemalsuan ini mengakibatkan dirinya merugi. Bagaimana tidak, statusnya sebagai salah satu daftar pemegang saham perusahan yang berlokasi di Bekasi, mendadak hilang alias berpindah kepemilikan.

"Jadi, Ibu IS selaku korban melaporkan adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan. Tanda tangan dan ada keterangan palsu dalam dokumen akta otentik," kata pengacara korban, Rangga Boro, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 3 Juli 2026, dikutip Sabtu (4/7/2026).

Kasus ini bermula saat korban menitipkan dokumen ke seseorang berinisial AS untuk kepentingan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Singkat cerita, perusahaan tersebut malah balik nama ke orang lain tanpa persetujuan korban.

"Harus persetujuan siapa yang mau balik nama ke orang itu, kan? Nah, klien saya nggak pernah setuju, nggak pernah tahu tiba-tiba dia lihat di SK, apa, di profil AHU ternyata sudah balik nama ini barang. Itulah yang kami laporkan hari ini," ungkapnya.

Baca juga: Viral Tanda Tangan Kapolda Babel Mirip Emotikon Senyum, Ternyata Diteken saat Pembangunan Sumur

Setelah nama beralih, akta perusahaan properti ini kemudian dialihkan lagi ke nama kedua dan berakhir diagunkan ke bank.

"Setelah kejadian pemalsuan dan berubahnya akta ini, yang bersangkutan kembali merubah ke akta yang kedua lalu dia agunkan ke Bank BJB," beber Rangga.

Mengenai kerugian, Rangga menyebut timnya masih melakukan penghitungan. Timnya menduga pelaku dalam kasus ini merupakan seorang notaris yang kini menjadi bupati.

"Kami dengar isu menurut kami ya, dugaan kami itu bahwa uang ini digunakan untuk kepentingan pencalonan dia, si bupati tadi, oknum bupati," jelasnya.

Laporan polisi tersebut kini sudah diterima oleh Polda Metro Jaya dan teregister dengan nomor LP/B/4848/VII/2026/SPKT/PoldaMetroJaya tertanggal 3 Juli 2026.