Presiden Prabowo Sebut 6 Tambang Ilegal di Bangka Belitung Rugikan Negara Rp300 Triliun

Presiden RI, Prabowo Subianto di Munas PKS. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

INDOZONE.ID - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan besarnya kerugian negara akibat praktik tambang ilegal yang dilakukan enam perusahaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Kita bisa bayangkan, kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total Rp300 triliun,” kata Prabowo saat menyerahkan barang hasil rampasan tambang ilegal kepada PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Senin (6/10).

Menurutnya, enam unit smelter timah tanpa izin di kawasan konsesi PT Timah sudah disita aparat penegak hukum. Temuan ini disebut sebagai salah satu kasus sumber daya alam terbesar yang merugikan negara dalam beberapa tahun terakhir.

Dari hasil penyitaan, pemerintah menemukan tumpukan logam timah serta material logam tanah jarang (LTJ) atau monasit, yang nilai ekonominya sangat tinggi.

“Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp6 triliun–Rp7 triliun,” ungkap Prabowo.

Baca juga: Presiden Prabowo dan Jokowi Makan Siang Bareng di Kertanegara, Bahas Isu Kebangsaan

Namun, angka itu belum termasuk potensi logam tanah jarang yang belum dihitung secara detail.

“Monasit itu satu ton bisa ratusan ribu dolar, 200 ribu dolar. Monasit total ditemukan puluhan ribu ton, mendekati 40 ribu ton,” katanya.

Jika dikonversi, total potensi nilai dari material tersebut bisa mencapai ratusan triliun rupiah.

Bangka Belitung Punya 91 Persen Cadangan Timah Nasional

Prabowo menjelaskan, potensi besar Bangka Belitung membuat wilayah ini rawan jadi target praktik tambang ilegal.

Provinsi tersebut menyimpan sekitar 91 persen cadangan timah nasional, yakni sekitar 2,16 juta ton bijih timah di 496 lokasi, serta 95 persen potensi logam tanah jarang Indonesia.

Kedua material ini, timah dan LTJ, disebut sebagai “emas baru” dunia modern karena jadi bahan vital untuk industri elektronik, kendaraan listrik, turbin angin, hingga sektor pertahanan.

Prabowo menegaskan, pemerintah akan menindak tegas praktik tambang ilegal yang merugikan negara dan mengancam kedaulatan ekonomi nasional.