Kim Jong Un Tegaskan Status Nuklir Korea Utara Tak Bisa Diubah, Ancam Korea Selatan

Kim Jong Un melambaikan tangan saat menghadiri acara yang merayakan hasil kerja sidang pertama Majelis Rakyat Tertinggi di Pyongyang, Korea Utara, pada 23 Maret 2026. (KCNA via REUTERS)

INDOZONE.ID - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, kembali menegaskan bahwa negaranya akan terus memperkuat kekuatan nuklir secara permanen. Dalam pidatonya di parlemen, ia juga menyebut Korea Selatan sebagai negara paling bermusuhan terhadap Pyongyang.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang Majelis Rakyat Tertinggi atau lembaga legislatif Korea Utara, sebagaimana dilaporkan media pemerintah, Korean Central News Agency, pada Selasa (24/3/2026).

Kim menegaskan bahwa status Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir tidak dapat dinegosiasikan maupun dibatalkan dalam kondisi apa pun.

Baca juga: Kim Jong Un Kembali Terpilih Sebagai Presiden Korea Utara, Raih Suara Hampir 100 Persen

Nuklir Disebut Kunci Keamanan dan Pembangunan

Dalam pidatonya, Kim menyebut bahwa penguatan “deterrent nuklir defensif” merupakan hal penting untuk menjaga keamanan nasional, stabilitas kawasan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ia menolak gagasan bahwa pelucutan senjata nuklir bisa ditukar dengan bantuan ekonomi atau jaminan keamanan dari pihak luar. Menurutnya, Korea Utara telah membuktikan bahwa mempertahankan kekuatan nuklir sambil tetap mendorong pembangunan adalah strategi yang tepat.

Kim juga menambahkan bahwa keberadaan senjata nuklir telah berperan mencegah perang, sekaligus memungkinkan negara mengalihkan fokus pada pembangunan ekonomi, proyek infrastruktur, dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Baca juga: AS Longgarkan Sanksi Minyak Rusia 30 Hari, Kecualikan Kuba dan Korea Utara

Tuduhan terhadap AS dan Sekutunya

Kim menuding Amerika Serikat bersama sekutunya sebagai pihak yang memperkeruh situasi di kawasan. Ia menyoroti penempatan aset nuklir strategis di sekitar Semenanjung Korea sebagai faktor yang meningkatkan ketegangan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Korea Utara kini tidak lagi memandang dirinya sebagai negara yang terancam. Sebaliknya, negara tersebut mengklaim memiliki kemampuan untuk memberikan ancaman jika diperlukan.

Ancaman Keras untuk Korea Selatan

Dalam bagian paling keras dari pidatonya, Kim secara langsung memperingatkan Korea Selatan. Ia menyatakan bahwa Seoul kini secara resmi dianggap sebagai “negara paling bermusuhan”.

Ia juga menegaskan bahwa setiap upaya yang dianggap melanggar kedaulatan Korea Utara akan dibalas tanpa ampun, tanpa ragu, dan tanpa batasan.

Pernyataan ini mempertegas perubahan sikap Pyongyang dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah meninggalkan kebijakan lama yang mengedepankan reunifikasi damai dengan Korea Selatan.

Hubungan Antar-Korea Kian Memburuk

Pengamat menilai pernyataan Kim merupakan bagian dari sikap yang semakin keras terhadap Seoul. Sebelumnya, Korea Utara telah mengubah pendekatan diplomatiknya dengan memperlakukan Korea Selatan sebagai negara asing yang bermusuhan, bukan lagi sebagai bagian dari satu bangsa.

Langkah ini menandai perubahan besar dalam kebijakan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Fokus pada Rencana Ekonomi Lima Tahun

Selain isu keamanan, Kim juga memaparkan agenda pembangunan ekonomi nasional. Ia meminta para pejabat untuk menjalankan rencana pembangunan lima tahun yang baru secara maksimal.

Program tersebut mencakup:

- Modernisasi sektor industri
- Peningkatan produksi listrik dan batu bara
- Peningkatan hasil pertanian
- Perluasan pembangunan perumahan di seluruh negeri

Korea Utara sendiri dikenal sebagai salah satu negara termiskin di dunia, dengan ekonomi yang dibatasi oleh sanksi internasional serta kekurangan kronis bahan pangan dan energi. Banyak warga masih bergantung pada distribusi negara dan pasar informal untuk bertahan hidup.

Anggaran Pertahanan Naik, Nuklir Jadi Prioritas

Dalam sidang yang sama, parlemen Korea Utara juga menyetujui anggaran negara tahun 2026. Salah satu poin penting adalah peningkatan anggaran pertahanan menjadi sekitar 15,8 persen dari total belanja negara.

Sebagian dana tersebut secara khusus dialokasikan untuk memperkuat kemampuan nuklir dan kesiapan militer.

Selain itu, sidang juga mengesahkan perubahan konstitusi serta undang-undang yang mendukung pelaksanaan rencana ekonomi lima tahun tersebut.

Dukungan dari Rusia

Dalam kesempatan tersebut, Korea Utara juga menerima pesan ucapan selamat dari Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Putin memuji kepemimpinan Kim Jong Un dan menyatakan komitmennya untuk memperdalam kemitraan strategis antara Rusia dan Korea Utara.