Zelenskyy Siap Kerja Sama dengan AS untuk Rumuskan Rencana Akhiri Perang di Ukraina

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Ankara, Turki, 19 November 2025. (Reuters/Umit Bektas)

INDOZONE.ID - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy kembali menegaskan kesediaannya bekerja sama dengan AS untuk merumuskan rencana damai yang ditujukan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dengan Rusia. 

Hal ini disampaikan setelah pertemuan Zelenskyy dengan pejabat tinggi Angkatan Darat AS di Kyiv pada Kamis (20/11), yang menjadi titik awal pembahasan serius mengenai rencana Zelenskyy akhiri perang Ukraina dengan AS.

Langkah diplomatik Washington muncul di tengah situasi sulit yang melanda Kyiv, di mana pasukan Ukraina sedang terdesak di garis depan medan perang.

Baca juga: Zelenskyy Desak Pertemuan dengan Putin di Tengah Mandeknya Upaya Perdamaian

Sementara pemerintahan Zelenskyy diterpa skandal korupsi yang membuat parlemen memecat dua menteri sehari sebelumnya.

Dalam pernyataan melalui Telegram, Zelenskyy menuliskan bahwa Ukraina dan AS sepakat untuk membahas poin-poin utama dalam dokumen rencana perdamaian tersebut.

Ia menegaskan komitmennya untuk bekerja cepat dan transparan bersama Washington.

Baca juga: Zelenskyy: Rusia Lakukan Segala Cara untuk Cegah Pertemuan dengan Putin

“Kami siap melakukan kerja yang konstruktif, jujur, dan segera,” tulis Zelenskyy, menekankan bahwa Zelenskyy siap kerja sama dengan AS akhiri perang.

Kantor kepresidenan Ukraina tidak mengungkap detail 28 poin dalam draft itu, namun menyebut Zelenskyy telah menyampaikan prinsip-prinsip mendasar yang dianggap penting bagi rakyat Ukraina. 

Ia juga dijadwalkan berdiskusi langsung dengan Presiden AS, Donald Trump, dalam beberapa hari ke depan untuk membahas peluang diplomatik yang ada.

Sejumlah diplomat Eropa mengkhawatirkan rancangan tersebut karena diduga mencakup syarat agar Ukraina menyerahkan sebagian wilayah dan membatasi persenjataan yang dinilai terlalu dekat dengan bentuk penyerahan diri.

Gedung Putih, melalui juru bicara Karoline Leavitt, menyebut Menteri Luar Negeri Marco Rubio serta utusan khusus Steve Witkoff telah merumuskan draft rencana itu selama sebulan. 

Menurutnya, Presiden Trump mendukung penuh hasil kerja mereka dan menilai rencana tersebut dapat diterima kedua pihak.

Beberapa sumber mengungkap bahwa rencana itu lahir dari pembicaraan jalur belakang antara Witkoff dan Kirill Dmitriev, perwakilan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin. 

Rubio juga menegaskan bahwa AS akan terus menyusun usulan perdamaian berdasarkan masukan dari Ukraina dan Rusia.

Kolonel Dave Butler mengatakan Zelenskyy menyambut rencana itu dengan serius dan sepakat untuk bergerak cepat menuju kesepakatan. 

Duta Besar AS untuk Kyiv, Julie Davis, menilai diskusi tersebut sangat konstruktif dan seluruh delegasi sepakat mempercepat proses. Kremlin menanggapi dingin laporan terkait rencana perdamaian versi AS. 

Juru bicara Dmitry Peskov mengatakan tidak ada konsultasi resmi yang berlangsung, meskipun beberapa kontak informal tetap terjadi.

Ia menegaskan bahwa posisi Rusia tidak berubah sejak pertemuan Presiden Putin dengan Trump pada Agustus, di mana Moskow menuntut agar setiap kesepakatan damai harus membahas “akar masalah”.

Menjelang musim dingin, pasukan Rusia kini menguasai hampir seperlima wilayah Ukraina dan terus menguatkan posisinya.  Serangan ke infrastruktur energi Ukraina meningkat seiring turunnya suhu, membuat situasi semakin genting.

Media Rusia melaporkan bahwa Putin mengunjungi pos komando pasukan di front barat dan berdiskusi dengan pejabat militer senior, termasuk Valery Gerasimov. Ia mengklaim pasukan Rusia telah menguasai kota Kupians yang langsung dibantah oleh militer Ukraina.

Rekaman video dari Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan pasukan mereka berpatroli di sejumlah wilayah Pokrovsk, meski Ukraina menegaskan bahwa pertempuran masih berlangsung dan kota itu belum sepenuhnya dikuasai Rusia.

Di Brussel, para menteri luar negeri Uni Eropa menolak berkomentar detail soal rencana AS, namun menegaskan bahwa mereka tidak mendukung syarat yang mewajibkan Ukraina memberikan konsesi berat.

“Ukraina membutuhkan perdamaian, perdamaian yang adil, menghormati kedaulatan, dan mampu bertahan lama,” kata Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot.