Korsel Tunjuk Menteri Pertahanan dari Kalangan Sipil, Pertama dalam 60 Tahun

Ahn Gyu-back meninggalkan kantornya di Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, pada 23 Juni 2025. (Yonhap News)

INDOZONE.ID - Senin, 23 Juni 2025 menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Korea Selatan. Karena untuk pertama kalinya dalam lebih dari enam dekade, pemerintah menunjuk Menteri Pertahanan Korea dari sipil, sebagai bagian dari reformasi besar dalam tubuh militer dan kabinet baru Korea Selatan.

Ahn Gyu-back, seorang anggota parlemen senior dan tokoh sipil berpengalaman, kini resmi menjabat sebagai Menteri Pertahanan. 

Penunjukan menteri baru Korsel ini diumumkan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Kang Hoon-sik dalam konferensi pers di Seoul. 

Baca juga: Korea Selatan Hentikan Siaran Propaganda Lewat Pengeras Suara ke Korea Utara

“Ahn adalah warga sipil pertama yang memimpin kementerian ini dalam 64 tahun. Ia diharapkan membawa reformasi signifikan, terutama terkait keterlibatan militer dalam percobaan hukum darurat tahun lalu,” ujar Kang.

Peran Menteri Pertahanan Korsel kini tak lagi hanya soal pertahanan semata, tetapi juga mencakup upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi militer. 

Penunjukan Ahn sejalan dengan janji kampanye Presiden Lee Jae-myung untuk memperkuat pengawasan sipil terhadap militer, menyusul krisis politik besar yang melibatkan mantan Presiden Yoon Suk Yeol. 

Baca juga: Korea Utara Alami Gangguan Internet Parah, Diduga Karena Masalah Internal

Kala itu, Yoon dimakzulkan setelah mencoba menerapkan hukum darurat dan mengerahkan tentara ke parlemen pada 3 Desember 2024.

Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun yang menjabat di bawah pemerintahan Yoon saat ini masih ditahan dan tengah diadili atas dakwaan makar, karena diduga menjadi inisiator dari rencana kudeta tersebut.

Kabinet baru Korea Selatan di bawah kepemimpinan Presiden Lee juga menunjukkan arah kebijakan yang lebih moderat, termasuk dalam hubungan antar-Korea. 

Salah satu gebrakan awal Lee adalah menghentikan siaran propaganda menggunakan pengeras suara yang sebelumnya digunakan untuk membalas kiriman balon sampah dari Korea Utara. 

Sebagai balasan, Pyongyang pun menghentikan siaran suara-suara aneh di perbatasan, yang dinilai sebagai langkah kecil namun berarti dalam meredakan ketegangan.

Pemerintahan Lee juga menegaskan komitmen untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara dan mengurangi potensi konflik bersenjata di Semenanjung Korea. Hal ini menjadi bagian dari visi lebih luas untuk membangun kembali kepercayaan dan menjaga stabilitas regional.