INDOZONE.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) berkebijakan untuk mengirim anak nakal atau bermasalah ke barak militer.
Kebijakan itu pun mengundang perbincangan hangat di publik karena menimbulkan pro dan kontra dengan alasan masing-masing.
Lalu, apakan Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti cara tersebut untuk menangani anak nakal di wilayahnya? Jawabannya, tidak.
Hal itu diungkapkan oleh Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim. Dia menilai, Jakarta punya kebijakan sendiri untuk menangani masalah tersebut.
"Jakarta mempunyai kebijakan sendiri terkait dengan penertiban warga, mendidik anak-anaknya dan membina warganya," ujar sosok yang kerap disapa Chico itu di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Rabu (14/5/2205).
Pemprov Jakarta lebih memilih cara lain, seperti memberi ruang kepada warga berkreasi di tempat-tempat semestinya, seperti taman dan perpustakaan.
Baca Juga: Suami Pemabuk Bakal Dikirim ke Barak Militer oleh Dedi Mulyadi
Oleh sebab itu, hadir kebijakan perpanjangan jam operasional taman dan perpustakaan di wilayah Jakarta. Sebelumnya, jam operasional taman dan perpustakaan berlaku hingga sore, tetapi kini sampai malam.
"Kami akan menerapkan banyak hal tapi lebih memadatkan kegiatan-kegiatan positif, makanya taman dibuka sampai malam artinya membuka ruang bagi anak-anak muda untuk berkreasi di tempat yang seharusnya termasuk perpustakaan," jelasnya.
Tak Cuma Anak Nakal, Pemprov Jakarta pun Berusaha Tangani Masalah Premanisme
Selain itu, Pemprov Jakarta juga berusaha menangani masalah premanisme di wilayahnya melalui operasi terpadu yang digelar pada 15 hingga 30 Mei 2025.
"Kami menyambut baik, positif operasi ini. Tidak ada tempat untuk kekerasan di Kota Jakarta dan sampai hari ini itu masih terus dilakukan," kata Chico.
Baca Juga: Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Melanggar HAM? Ini Kata Menteri Pigai
Melalui operasi terpadu ini, Chico berharap pelaku premanisme mendapatkan efek jera setelah menjalani proses hukum.
"Harapan kami operasi ini bukan hanya menangkap atau memproses hukum, tapi juga memberikan efek jera sehingga kegiatan-kegiatan yang ilegal dan khususnya berbentuk kekerasan itu bisa dicegah," kata dia.
Tak cuma aksi premanisme, Pemprov Jakarta juga ingin menertibkan setiap atribut organisasi masyarakat (ormas) yang melanggar izin.
"Kalau memang tidak ada izin harus ditertibkan, karena kan erat kaitannya dengan pembayaran pajak, pemasukan daerah, dan lain-lain," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Antara