Menteri PANRB Apresiasi Birokrasi Pemda DIY yang Selalu Dapat Nilai Terbaik

Menteri PANRB, Rini Widyantini (kiri) bersama Gubernur DIY Sri Sultan HB X (kanan) di Kompleks Kepatihan Yogyakarta

INDOZONE.ID - Pemda DIY tengah menghadapi tantangan menuanya 40 persen ASN di ekosistemnya, yakni 21 persen ASN akan segera memasuki masa usia pensiun. Sehingga, perlu adanya peningkatan kompetensi pegawai di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X), berpesaan seluruh ASN Pemda DIY diharapkan segera bertransformasi menjadi ASN Cerdas.

Artinya, ASN yang berperilaku pandai menguasai informasi teknologi, berjiwa wirausaha, memiliki literasi bahasa asing yang baik, berjejaring luas, dan ramah-responsif melayani masyarakat.

Diketahui, sampai tahun 2024, DIY telah menerima penghargaan Indeks Reformasi Birokrasi Pemda DIY dengan predikat A, SAKIP tingkat Nasional dengan predikat AA ketujuh terakhir, Penghargaan Kategori Sangat Baik Keberhasilan Penerapan Sistem Merit dalam Jabatan Pimpinan Tinggi 2023 tingkat Nasional.

Lalu, Penghargaan Indeks Profesionalitas ASN Terbaik, 7 unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan 3 unit kerja Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Selain itu, memiliki Indeks Kematangan SPBE dengan predikat 'Memuaskan' peringkat ke-2 Nasional, serta memiliki inovasi pelayanan publik yang telah mencapai Top 5 besar Nasional KIPP dalam satu dekade.

BACA JUGA: Lansia di Bantul Jadi Korban Mafia Tanah, Ini Langkah Awal yang Dilakukan BPN DIY

Lebih lanjut, Pemda DIY telah mengoptimalkan portal layanan publik jogjaprov.go.id dengan 9 layanan prioritas integratif mengedepankan pendekatan citizen centric, dan inklusif dalam melayani pencapaian masyarakat tersebut, menggambarkan ketangguhan, profesionalisme, kelincahan dan inovasi birokrasi.

Mengenai penilaian kinerja OPD/ Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran memberikan penghargaan PA, yaitu dengan pencapaian nilai kinerja tertinggi yang diraih Biro Pengadaan Barang/Jasa dan terendah Dinas Kebuayan.

KPA dengan capaian nilai kinerja tertinggi diraih Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial serta yang rendah TBY. SMK BLUD dengan capaian nilai kinerja tertinggi diraih SMK N 1 Sewon dan terendah SMK N 2 Kasihan.

Kontribusi Inovasi dengan tingkat kematangan paling tinggi adalah Aplikasi E-Office Sisminkada dari Biro Umum dan Protokol serta Omah Jaga Warga dari Satuan Polisi Pamong Praja.

“Kami percaya, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah kunci untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Jadi besar harapan kami agar dukungan dan teladan dari Ibu Menteri PANRB dapat menjadi energi positif bagi Pemda DIY dalam menumbuhkan birokrasi yang Cerdas berupa sigap, melayani, akuntabel, responsif, dan transformatif, demi kemuliaan dan kebahagiaan masyarakat Yogyakarta,” pungkas Raja Keraton Yogyakarta tersebut.

Pesan Menteri PANRB 

Sementara itu, Menteri PANRB, Rini Widyantini memberikan masukan terkait reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan Pemda DIY.

Tak lupa, pihaknya mengapresiasi Pemda DIY yang selalu mendapatkan nilai reformasi birokrasi terbaik. Mulai dari penilaian SAKIP, SPBE, dan sebagiannya.

"Ini bisa menjadi contoh bagi instansi pemerintah daerah lainnya. Karena setiap triwulan selalu dilakukan penilaian yang akan diberikan langsung oleh Gubernur DIY. Hal itu menandakan Gubernur DIY sangat perhatian terhadap pelaksanaan birokrasi di lingkungan Pemda DIY," ujarnya.

Lanjut Rini, juga menyampaikan beberapa kebijakan terkait dengan kebijakan sumber daya aparatur seperti Smart ASN yang bertujuan menciptakan ASN yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman.

"Ke depannya perlu dilakukan transformasi di bidang ASN diantaranya perbaikan rekrutmen, pola penilaian kinerja, manajemen talenta dan sebagainya," pintanya.

BACA JUGA: Pemda DIY Bakal Sanksi ASN Jika Ketahuan Pakai Mobil Dinas untuk Sambut Momen Lebaran 2025

Rini bilang, mengingat Yogyakarta sebagai pusat pendidikan, kebudayaan dan pemerintahan mempunyai peluang baru yaitu menjadi pionir kompetensi di masa depan, Pemda DIY diminta tetap mewujudkan ASN yang kompeten dan berdaya saing. 

Sementara itu, dosen Departemen Manajemen Kebijakan Publik (DMKP) Fisipol UGM, Indri Dwi Apriliyanti, membeberkan hasil studi yang dilakukan Tim UGM lintas sektor yang mencoba memvisualisasikan, dan membayangkan ASN atau sektor publik di masa depan.

Sebagai catatan, kerja sama tidak mungkin ditetapkan dalam bentuk yang sama ke semua pegawai karena pekerjaan berbeda-beda. Selanjutnya, status kepegawaian ASN juga akan menentukan apa yang bisa diperolehnya.

“Kami ingin menambahkan satu hal yakni tingkat kematangan organisasi juga dapat membedakan ragam pengkodean yang bisa diberikan kepada pegawai serta seberapa luas doktrin tersebut diimplementasikan. Tingkat kematangan organisasi ini ditentukan dari kemampuan dan kesiapan organisasi menyiapkan prasyarat dengan baik. Jadi UGM memberikan gambaran rancang bangun kerja yang fleksibel,” pungkasnya.