INDOZONE.ID - Donald Trump, Presiden mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% pada negara-negara BRICS jika mereka menciptakan mata uang baru yang menyaingi dolar AS.
"Gagasan bahwa Negara-negara BRICS mencoba menjauh dari Dolar sementara kita hanya berdiam diri dan menonton sudah BERAKHIR," tulis Trump melalui media sosial pada Sabtu (30/11/2024).
BRICS adalah kelompok ekonomi yang terbentuk pada 2009, terdiri dari Brasil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan bergabung pada 2011, menciptakan akronim BRICS.
Pada 2023, blok ini memperluas keanggotaannya dengan mengikutsertakan Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.
Meski jumlah anggota bertambah, mereka tetap mempertahankan nama BRICS.
Baca Juga: Donald Trump Bakal Deportasi Massal Imigran Ilegal Gunakan Militer
Arab Saudi juga telah berpartisipasi dalam beberapa pertemuan, tetapi belum meresmikan keanggotaannya.
Sejak awal 2024, Rusia memegang kursi kepemimpinan bergilir kelompok ini.
Indonesia juga telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan BRICS, memperlihatkan daya tarik blok ini di kancah internasional.
Tantangan Hegemoni Dolar
BRICS dalam beberapa tahun terakhir semakin gencar mengurangi ketergantungan pada dolar AS untuk perdagangan internasional.
Tujuannya jelas, menciptakan sistem perdagangan yang lebih independen dengan menggunakan mata uang mereka sendiri.
Baca Juga: FBI Laporkan Ancaman Bom yang Ditargetkan ke Calon Kabinet Donald Trump
Blok ini memiliki potensi besar. Populasi negara-negara BRICS mencakup 43% penduduk dunia, dengan nilai perdagangan menyumbang 16% dari perdagangan global.
Selain itu, BRICS berkontribusi sebesar 25% terhadap ekonomi dunia dan 20% dari total perdagangan global.
Ancaman Trump ini bisa memperkeruh hubungan dengan negara-negara BRICS, terutama di tengah upaya mereka untuk menantang dominasi dolar AS.
Jika ancaman tarif benar-benar diwujudkan, ketegangan ekonomi global diperkirakan akan meningkat tajam.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Reuters