INDOZONE.ID - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membuka daftar nama anggota DPR/DPRD yang bermain judi online.
Menurutnya, hal ini penting untuk tindak lanjut, jika memang benar ada wakil rakyat yang terlibat judi online.
"Kami akan periksa kebenarannya seperti apa, benar enggak dia terlibat dan sebagainya, karena nanti data-data dan fakta-fakta yang dari PPATK akan kami tunjukkan, kami perlihatkan seperti ini," kata Saleh di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Dia menegaskan partainya siap mengambil langkah yang sesuai dengan aturan, bila ada Anggota DPR RI dari PAN yang terlibat judi online.
Menurut dia, kurang elok bila ada anggota DPR yang merupakan wakil rakyat, tetapi terlibat judi online.
Baca Juga: Judi Online Dikategorikan Sebagai Kejahatan Luar Biasa, Polda Metro: Penanganannya Pun Dengan Cara Luar Biasa
"Andai kata ada, tentu kami akan fair untuk mencoba menelusuri seperti apa keterlibatan-nya karena saya mendengar kan sampai seribu orang, kan dahsyat itu," katanya.
Selain itu, Saleh juga meminta pemerintah untuk terus menutup situs-situs judi daring. Menurut dia, orang-orang bisa terlibat karena masih ada situs judi daring yang terbuka dan dapat dimainkan.
"Rasa-rasanya kan kecil-kecil, pasang Rp10 ribu, pasang Rp5 ribu kan, tetapi kalau tiap hari rutin coba bayangkan, itu kan mengganggu keluarga. Apalagi judi online, masif, bayangkan tuh masif, ada yang bunuh diri segala macam," ujarnya.
Pernyataan Saleh ini disampaikan untuk menanggapi pernyataan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, yang menyebut ada lebih dari 1.000 orang di DPR dan DPRD yang terlibat judi online.
Baca Juga: Besok! Budi Arie Akan Umumkan Data Pegawai Kominfo yang Main Judi Online
Adapun Ivan menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Dia menyebut transaksi judi online di lingkungan DPR dan DPRD mencapai lebih dari 63.000 transaksi, dengan nominal perputaran dana hingga Rp25 miliar.
"Ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD, sama Sekretariat Kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiah-nya hampir Rp25 miliar," ungkap Ivan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Antara