Pemerintah Diminta Amankan Laut Natuna Utara, Jangan Sampai Diobok-obok Pihak Asing

KRI Kerambit-627 menangkap kapal ikan berbendera Vietnam diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara, Rabu (11/8/2021). (ANTARA/HO-Humas Koarmada I)

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk segera meningkatkan keamanan patroli di wilayah terluar Indonesia. Hal ini untuk mencegah masuknya kapal asing ke batas laut negara Indonesia.

Adapun hal ini ditekankan Sukamta menyusul Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia menyebut ratusan bahkan ribuan kapal Vietnam hingga Tiongkok diketahui menerobos masuk wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara saat dilakukan pengamatan secara langsung dari udara.

Sukamta menyebut keberadaan kapal-kapal asing yang masuk wilayah Indonesia secara ilegal, tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga bisa membahayakan kedaulatan wilayah Indonesia. Oleh sebab itu Sukamta meminta pemerintah serius untuk meningkatkan kapasitas patroli keamanan wilayah laut terluar Indonesia.

"Terutama di wilayah Laut Natuna Utara, perlu ada konsentrasi yang lebih besar untuk melakukan patroli. Wilayah ini berdekatan dengan zona sengketa di laut China Selatan antara Tiongkok dan negara-negara Asean,” tegas Sukamta kepada Indozone, Jumat (17/9/2021).

Dijelaskan Sukamta beberapa kali juga terjadi insiden kapal coast guard Tiongkok masuk wilayah Indonesia. Menurut dia jika pemerintah tak bisa menjamin keamanan dengan melakukan patroli di lintas batas laut, maka pihak asing akan leluasa mengobok-obok.

Baca Juga: Krisdyanti Trending Topic di Twitter, Buntut Blak-blakan Soal Penghasilan Fantastis DPR

“Jika Indonesia tidak bisa menujukkan kekuatan patroli keamanan yang memadai, pihak asing akan leluasa mengobok-obok wilayah Indonesia,” urainya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengusulkan tiga pendekatan dalam mengatasi persoalan tersebut. Pertama, dengan memperkuat kekuatan kapal patroli Bakamla.

"Bakamla menyebut hanya memiliki 10 kapal untuk patroli, ini tentu sangat minim untuk menjaga wilayah laut Indonesia yang luas. Industri pertahanan milik Indonesia bisa lebih digiatkan untuk memproduksi kapal-kapal jenis coast guard. Ini untuk mendukungan cakupan patroli yang selama ini dilakukan,” urai Sukamta.

Yang kedua, menurut Sukamta perlu diperkuat adalah koordinasi keamanan laut, dengan melibatkan berbagai kekuatan yang dimiliki.

"Kerjasama yang telah dilakukan Bakamla dengan TNI AU untuk melakukan patroli udara ini bagus dan perlu diperkuat. Bakamla juga bisa bekerjasama dengan LAPAN untuk memperkuat pemanfaatan teknologi penginderaan melalui satelit dan udara,” jelasnya.

Selanjutnya yang ketiga menurut Sukamta adalah pendekatan untuk mengamankan wilayah Laut Indonesia bisa dengan mencontoh strategi China mengerahkan milisi laut dalam sengketa di Laut China Selatan.

"Indonesia punya banyak nelayan handal, mereka bisa dilibatkan untuk ikut mengamankan wilayah Laut Natuna Utara. Pengerahan nelayan-nelayan Indonesia di wilayah yang rawan dimasuki pihak asing, bisa ikut membantu memberikan informasi ke Bakamla. Dalam hal ini pemerintah bisa memberikan fasilitasi berupa alat monitor dan BBM kepada nelayan-nelayan Indonesia,” tutupnya.
 

Artikel Menarik Lainnya:

• Utusan Khusus PBB Temui Penjabat Menteri Afghanistan Bahas Bantuan Kemanusian
• Pemimpin ISIS yang Kepalanya Dihargai Rp69 M oleh AS Kini Telah 'Dibantai' Militer Prancis
• Update Covid-19 Jakarta 16 September: Positif Tambah 176 Kasus