Hak Memperoleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal Berapa? Ini Dasar Hukumnya di UUD 1945

Ilustrasi pasien mendapat layanan kesehatan. (Freepik/tirachardz)

INDOZONE.ID - Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara Indonesia (WNI). Negara harus hadir dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak untuk warganya.

Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sebenarnya telah dijamin secara tegas dalam konstitusi negara.

Lalu, pasal apa saja yang mengatur hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan? Berikut penjelasannya.

Baca juga: Menaker Tinjau Posko K3 Mudik di Pulo Gebang, Kesehatan Sopir Jadi Fokus Keselamatan

Hak Memperoleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam UUD 1945

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak konstitusional warga negara Indonesia. Dasar hukum Jaminan Kesehatan, termaktub dalam Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 28 H yaitu:

Pertama, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

Kedua, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; dan

Ketiga, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

Atas dasar itu, maka diterbitkan Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang salah satu programnya adalah JKN, yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

UU tersebut mengamanatkan bahwa setiap orang atau warga negara berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. 

Program jaminan sosial menurut Undang-Undang tersebut meliputi: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Selanjutnya, dasar hukum adanya Jaminan Kesehatan juga tertuang dalam Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 34 yaitu :

Pertama, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;

Kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan

Ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pembaruan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat, pemerintah melakukan reformasi regulasi kesehatan melalui UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-undang ini menggantikan sejumlah aturan kesehatan sebelumnya dan menjadi dasar hukum terbaru dalam penyelenggaraan sistem kesehatan nasional.

Berikut poin-poin utama dari UU tersebut:

Hak Akses Tanpa Diskriminasi (Pasal 4)

Disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Larangan Menolak Pasien Gawat Darurat (Pasal 174)

Pada pasal ini, Rumah sakit atau fasilitas kesehatan dilarang keras menolak pasien atau meminta uang muka (DP) dalam kondisi gawat darurat. Pelanggaran terhadap pasal ini berimplikasi pada sanksi administratif berat hingga pencabutan izin operasional.

Standar Kelayakan Fasilitas (Pasal 171)

Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menjamin ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: 5 Poin Penting Komitmen Prabowo soal Perubahan Iklim hingga Krisis Kesehatan

Bagaimana Jika Hak Pelayanan Kesehatan Tidak Terpenuhi?

Apabila kamu atau keluargamu mendapatkan fasilitas pelayanan yang tidak layak, atau mengalami penolakan yang tidak sah secara hukum, maka berikut langkah-langkah yang bisa dialkukan:

• Mengajukan pengaduan kepada fasilitas kesehatan terkait.
• Melaporkan kepada dinas kesehatan setempat.
• Menghubungi BPJS Kesehatan jika berkaitan dengan layanan JKN.
• Mengajukan pengaduan melalui mekanisme pengawasan pemerintah.
• Menempuh jalur hukum apabila terjadi pelanggaran hak yang serius.

Masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur pelayanan kesehatan yang mereka terima.