Ribuan Tentara Indonesia Siap Dikirim ke Gaza di Tengah Polemik Dalam Negeri

Ilustrasi pasukan perdamaian PBB (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)

INDOZONE.ID - Indonesia bersiap mengirimkan ribuan personel militernya ke Gaza. 

Sebanyak 1.000 tentara akan menjadi gelombang pertama dalam beberapa minggu mendatang, dari total 8.000 personel yang dijanjikan Indonesia untuk bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di bawah naungan Board of Peace yang digagas Presiden AS Donald Trump.

Kepala penerangan Angkatan Darat, Brigjen Donny Pramono, mengonfirmasi pasukan pertama ditargetkan tiba di Gaza pada April, dan sebagian besar akan berada di lokasi pada Juni mendatang. 

Namun, di balik kesiapan logistik, muncul pertanyaan besar di dalam negeri: akankah seragam tentara Indonesia justru menjadi alat legitimasi bagi pendudukan Israel?

Baca juga: Mahasiswa Demo di Depan Mabes Polri Siang Ini, Polda Metro Kerahkan 3 Ribu Personel Pengamanan

Ketakutan Jadi 'Tameng' Pendudukan

Indonesia memang langganan misi perdamaian PBB. Tapi kali ini berbeda. 

Misi ISF tidak berada di bawah payung PBB, melainkan inisiatif Board of Peace yang didominasi AS dan sekutunya. 

Kekhawatiran publik tertuju pada potensi penyalahgunaan pasukan.

Shofwan Al Banna Choiruzzad, pengajar hubungan internasional Universitas Indonesia, menyuarakan kekhawatiran itu. 

"Kami takut Indonesia akan dijadikan penyangga untuk mengontrol warga Palestina," ujarnya kepada Al Jazeera. "Akan sangat menyakitkan jika tentara Indonesia menjadi instrumen pendudukan."

Baca juga: 'Perang Terbuka' Pakistan-Afghanistan, Rudal dan Bom Hantam Kota Besar

Ia menegaskan, Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu mitra paling aktif bagi Palestina di lapangan. 

Citra itu bisa runtuh jika pasukan Indonesia justru ditempatkan di sektor yang berhadapan dengan faksi Palestina atau di wilayah yang dikuasai Israel. 

"Itu berarti koordinasi operasional dengan tentara Israel, yang sama saja dengan pengakuan de facto terhadap Israel," tegasnya.

Yang memperumit situasi, Indonesia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel karena konsistensinya membela kemerdekaan Palestina.

Ambisi Global Prabowo di Ujung Tanduk

Keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Board of Peace dinilai banyak pihak sebagai langkah ambisius untuk menaikkan pamor Indonesia di kancah global. 

Mantan jenderal ini kini justru tampil sebagai salah satu aktor kunci dalam rencana perdamaian Timur Tengah versi Trump.

Baca juga: Gempuran Israel Tewaskan Lima Polisi Palestina di Gaza

Yon Machmudi, pakar politik Indonesia dari UI, melihat ini sebagai bagian dari upaya Prabowo meninggalkan warisan besar. 

"Dia ingin dikenang sebagai presiden yang aktif dalam perdamaian global, tidak hanya di Timur Tengah tapi juga konflik lain seperti Rusia-Ukraina," katanya.

Namun ambisi itu bisa berbenturan dengan realitas pahit di lapangan. Muhammad Zulfikar Rakhmat dari Centre for Economic and Law Studies menilai Prabowo mungkin akan memilih mengkritik jika terjadi penyimpangan, alih-alih menarik diri sepenuhnya. 

"Dia ingin menjaga citra di mata kekuatan besar. Ini soal menjaga optik," ujarnya.

Baca juga: Serangan Udara Pakistan di Afghanistan: Respons Atas Tekanan di Dua Perbatasan

Jaminan dan Skenario Terburuk

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan pasukan dikirim "semata-mata untuk mendukung pemulihan Palestina dan perjuangan kemerdekaannya." 

Prabowo sendiri dikabarkan siap menarik diri dari Board of Peace jika dinilai gagal memajukan kemerdekaan Palestina.

Namun para pengamat menilai desain Board of Peace sendiri bermasalah. Keterlibatan Palestina hanya sebatas komite transisi teknokrat tanpa kekuatan politik signifikan.

Sementara eksekutifnya didominasi tokoh-tokoh dekat Trump, termasuk menantunya Jared Kushner yang dikenal memiliki pandangan kontroversial soal Timur Tengah.

Baca juga: Misi Militer Tumpas 'El Mencho': Bos Kartel Paling Diburu Meksiko Tewas dalam Baku Tembak

Dalam skenario terburuk, Indonesia bisa terjebak sebagai "peredam kejut" yang melanggengkan status quo, tanpa mampu memastikan hak-hak politik warga Palestina terpenuhi.