Huntara dan Huntap Dikebut, Warga Sumatra Mulai Bangkit Pascabencana

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung salah satu lokasi huntara di Kabupaten Agam, Sumatra Barat. (Dok. Setpres.)

INDOZONE.ID - Pemerintah terus menggeber pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra.

Fokus utama saat ini adalah memastikan warga terdampak segera memiliki tempat tinggal layak, sambil menyiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyebut sebagian daerah sudah masuk masa transisi darurat. Sementara wilayah lain masih berada dalam status tanggap darurat, menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Sejumlah kabupaten/kota telah menetapkan status transisi darurat, meskipun beberapa wilayah lain masih memperpanjang status tanggap darurat sesuai dengan kondisi kebutuhan penanganan bencana di masing-masing kabupaten/kota,” ujar Pratikno dikutip dari laman Setkab.

Huntara dan Huntap Mulai Dibangun Bertahap

Pembangunan hunian pascabencana tak hanya soal bangunan. Prosesnya dimulai dari pendataan penerima manfaat, penyiapan lahan, hingga konstruksi awal yang melibatkan banyak pihak.

Baca juga: Akses Air Bersih Warga Sumut Terdampak Bencana Mulai Pulih

Pemerintah pusat bekerja sama dengan kementerian terkait, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah agar pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Semua kabupaten/kota juga dilakukan percepatan untuk Huntara dan Huntap ini,” ungkap Pratikno.

Presiden Prabowo Subianto melihat desain huntara bagi warga terdampak bencana Sumatra. (Dok. Setpres)

Di Provinsi Aceh, progres pembangunan hunian terus berjalan. Kota Lhokseumawe langsung masuk skema hunian tetap. Sementara Kabupaten Pidie memulai pembangunan hunian sementara untuk kebutuhan mendesak warga.

Baca juga: 2 Helikopter Angkut Bantuan Logistik hingga Alquran ke Aceh Tamiang

Sedangkan di Sumatra Utara, Kota Sibolga juga memilih langsung membangun Huntap. Lokasi sudah tersedia dan proses konstruksi ditargetkan selesai dalam waktu secepatnya.

Di Sumatra Barat, pembangunan Huntara berlangsung di sejumlah daerah seperti Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Agam. Targetnya, hunian sementara ini rampung pada akhir tahun 2025 atau awal 2026.

“Jadi ini juga akan segera memulihkan kehidupan masyarakat. Percepatan pembangunan huntara dan huntap ini terus dilakukan sekaligus infrastruktur pendukungnya disiapkan,” kata Pratikno.

Hunian Dibangun Pemerintah, Warga Tidak Dibebani

Pratikno menegaskan bahwa hunian tetap sepenuhnya dibangun oleh pemerintah. Artinya, warga terdampak tidak dibebani biaya pembangunan, baik pada fase darurat maupun pemulihan.

“Hunian tetap itu dibangun sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk sementara di era tanggap darurat, kalau tidak bisa langsung hunian tetap, maka dibangun hunian sementara,” jelasnya.

Menurut Pratikno, skema ini menjadi bentuk kehadiran negara agar warga bisa kembali menjalani kehidupan normal secepat mungkin.

Dukungan Anggaran dan Solidaritas Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran belanja tidak terduga ke daerah terdampak.

“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi, dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebanyak 268 miliar, kami cek sudah diterima semua oleh tiga provinsi,” ujar Tito.

Tak hanya dari pusat, dukungan juga datang dari pemerintah daerah lain. Bantuan lintas daerah ini memperkuat percepatan penanganan bencana.

“Total 43 miliar, ditambah dengan asosiasi pemerintah kabupaten, yang dipimpin oleh Bupati Lahat Pak Bursah Zarnubi, turun langsung ke sana, lebih kurang 5 miliar,” imbuh Tito.

Selain hunian, pemerintah juga mempercepat pemulihan layanan administrasi kependudukan. Kementerian Dalam Negeri menurunkan sembilan tim Dukcapil ke tiga provinsi terdampak.

“Untuk mempercepat layanan pengurusan dokumen-dokumen dukcapil, seperti akte kelahiran, KTP yang hilang, tanpa memungut bayaran,” ujar Tito.

Untuk jangka menengah, pemerintah juga menyiapkan pembangunan hunian tetap (Huntap) dengan dukungan non-APBN.

“Mengenai lokasi-lokasinya, jadi 2.600 unit, ini tanpa APBN. Aceh 1.000 unit, Sumut 1.000 unit, dan Sumbar 600 unit,” jelas Tito.

Groundbreaking direncanakan segera dilakukan di Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

Target Pulih Lebih Tangguh

Pratikno menekankan bahwa percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap adalah wujud kolaborasi nasional.

“Ini adalah kekuatan kita bersama. Kita berusaha keras agar Sumatra bisa segera pulih lebih baik, bangkit lebih tangguh, serta tumbuh bersama dengan alam yang lestari dan berkelanjutan,” pungkasnya.