INDOZONE.ID - Pemerintah menegaskan penanganan bencana di Sumatra sudah berjalan sejak hari pertama tanpa sorotan kamera.
Ribuan personel, helikopter, dan logistik dikerahkan untuk memulihkan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kini fokus bergeser ke pemulihan, termasuk percepatan hunian warga terdampak.
Bencana siklon yang melanda Sumatra meninggalkan luka panjang. Tapi di balik derasnya hujan dan medan berat, pemerintah menyebut negara sudah hadir sejak awal.
Pemerintah mengimbau bahwa pemulihan Sumatra butuh kerja bareng, bukan saling menyalahkan.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat memberi keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.
Baca juga: Viral Kabel Trafo PLN di Gampong Geudubang Aceh Dicuri, Sejumlah Rumah Padam Listrik
Seskab Teddy merespons kritik yang menyebut pemerintah lambat bergerak. Menurutnya, hujan ekstrem sudah terjadi sejak 24–26 November 2025, dengan puncak pada 25 dan 26 November.
Sejak detik pertama, kata Teddy, aparat dan relawan sudah bekerja di lapangan.
“Yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama, tanpa kamera,” ujar Teddy dikutio dari laman Setkab, Sabtu (20/12/2025).
Baca juga: KASAD Tanggapi Sorotan Publik soal Bantuan Bencana: Kita Harus Kompak dan Saling Dukung!
Ia menegaskan, banyak kerja kemanusiaan dilakukan tanpa sorotan media, tapi dampaknya nyata di lapangan.
Di hari yang sama saat bencana memuncak, Presiden Prabowo Subianto langsung berkomunikasi dengan kepala daerah terdampak.
Presiden juga menginstruksikan Menko PMK Pratikno untuk mengoordinasikan seluruh kekuatan nasional.
“Bapak Presiden mengintruksikan Bapak Menko PMK, mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya, mobilisasi semua yang kita punya. Langsung ke sana,” kata Teddy.
20 Ribu Personel
Pada 27 November 2025, pemerintah mengerahkan seluruh helikopter yang ada di Pulau Sumatra, ditambah armada dari Pulau Jawa. Semua unit diterjunkan untuk mengerahkan logistik dan pemulihan listrik.
“Angkat genset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ. Tidak ada kamera di situ,” tegas Teddy.
Sekitar 20 ribu personel gabungan TNI, Polri, dan masyarakat bergerak melakukan evakuasi serta penanganan darurat di wilayah terdampak.
Jalan dan Listrik Mulai Pulih
Memasuki 30 November 2025, pemulihan mulai terlihat. Akses jalan dan listrik di 52 kabupaten terdampak berangsur tersambung kembali.
Menurut Teddy, proses ini bukan hanya kerja pemerintah, tapi hasil gotong royong dengan warga setempat.
“Semuanya kita ini, termasuk warga setempat, itu sama-sama sambungkan jalan. Petugas PLN, ngangkut di tengah hujan, di atas gunung, segala macam, tanpa kamera. Jadi yang saya mau tekankan di sini, ayo sama-sama, bantu semuanya, saling dukung,” ujarnya.
Pemulihan Sumatra adalah Kerja Bersama
Seskab Teddy juga menegaskan Presiden Prabowo turun langsung ke wilayah terdampak sejak hari kelima pascabencana. Bahkan, Presiden beberapa kali mengunjungi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, termasuk daerah dengan akses paling sulit.
“Sejak hari pertama, detik pertama, pemerintah beserta warga sudah sama-sama berjuang keras, mengevakuasi warga, dan bagaimana caranya ini segera pulih,” tutur Teddy.
Sumatra Jadi Prioritas Nasional
Senada dengan itu, Menko PMK Pratikno menyebut pemerintah telah menetapkan Sumatra sebagai Prioritas Nasional dalam penanganan bencana.
“Keseriusan pemerintah yang telah menetapkan Sumatra sebagai Prioritas Nasional, dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional,” ujar Pratikno.
Ia menekankan, kementerian dan lembaga terkait diturunkan langsung untuk menyelesaikan masalah di lapangan.
Percepatan Huntara dan Huntap
Fokus pemulihan kini mengarah ke hunian warga terdampak. Pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) mulai berjalan di berbagai daerah.
Di Aceh, Kota Lhokseumawe langsung masuk skema hunian tetap. Kabupaten Pidie mulai membangun Huntara.
Di Sumatra Utara, Kota Sibolga juga memilih langsung membangun Huntap. Sementara di Sumatra Barat, Huntara dibangun di Pesisir Selatan, Padang Pariaman, dan Agam.
“Hunian tetap itu dibangun sepenuhnya oleh pemerintah. Itu tidak menjadi beban warga terdampak,” jelas Pratikno.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Setkab
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
