Bantuan Bencana Rusak Dilempar dari Helikopter, DPR: Harus Aman dan Layak

TNI AU mendistribusikan heli box bantuan berisi makanan untuk pengungsi di Aceh Tamiang yang terisolir akibat bencana banjir dengan metode Container Delivery Sistem (CDS). (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

INDOZONE.ID - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar penyaluran bantuan logistik maupun makanan bagi korban bencana di Sumatera dan Aceh dilakukan secara aman, layak, dan terencana.

Menurut Dini, percepatan distribusi bantuan tidak boleh mengabaikan kualitas dan keamanan bantuan itu sendiri. Penyaluran, kata dia, harus mengikuti prosedur yang menjamin kelayakan serta keadilan bagi masyarakat terdampak.

“Bantuan tidak boleh disalurkan asal demi kecepatan, tanpa mempertimbangkan resiko kerusakan,” kata Dini di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul temuan bantuan makanan yang rusak akibat dijatuhkan dari helikopter. Dini menilai metode air drop hanya dapat digunakan dalam kondisi darurat, terutama ketika akses darat benar-benar terputus, dan harus disertai standar pengemasan yang sesuai agar bantuan tidak rusak saat jatuh.

“Dalam kondisi normal atau saat memungkinkan akses darat/laut, distribusi harus via jalur aman dengan melibatkan aparat lokal dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Baca juga: PBB Sampaikan Duka Mendalam atas Bencana di Sumatera, Siap Dukung Operasi Penyelamatan

Ia menegaskan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan BPBD wajib memastikan setiap bantuan diterima masyarakat dalam kondisi layak pakai. 

Hal itu meliputi pemeriksaan mutu sebelum penyaluran serta mekanisme pengaduan jika ditemukan bantuan rusak atau tidak sesuai standar.

Selain itu, menurut dia, penentuan sasaran dan waktu penyaluran bantuan juga harus diperhatikan agar kepercayaan publik tetap terjaga dan distribusi benar-benar tepat sasaran.

Dini menambahkan, seiring terus bertambahnya jumlah korban dan masih terbatasnya akses ke sejumlah wilayah, pemerintah perlu melakukan pemetaan kebutuhan secara rinci berbasis kondisi wilayah terdampak.

Pemetaan tersebut, kata dia, harus didukung data real-time terkait jumlah pengungsi, akses jalan dan komunikasi, serta kebutuhan spesifik seperti pangan, air bersih, obat-obatan, selimut, dan tenda.

Baca juga: Pemerintah Minta Maaf Penanganan Bencana di Sumatera Belum Optimal

“Karena setiap daerah memiliki kondisi berbeda, distribusi sebaiknya dikoordinasikan lewat BPBD dan pemerintah lokal, melibatkan tokoh masyarakat, relawan, guna memastikan bahwa bantuan sampai ke kelompok paling membutuhkan,” katanya.

Menghadapi situasi darurat yang kian meluas, Dini juga mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi secara serius penetapan status bencana nasional. 

Ia menilai status tersebut bukan sekadar simbolik, tetapi penting untuk mengoptimalkan mobilisasi sumber daya nasional, personel, logistik, anggaran, serta dukungan lintas provinsi.

Dengan penetapan status nasional, lanjutnya, koordinasi dan percepatan tanggap darurat maupun pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih efektif dan terarah.