Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional dan Diumumkan Presiden Prabowo Besok, Survei INSS Mayoritas Publik Setuju
INDOZONE.ID - Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan sepuluh nama penerima gelar Pahlawan Nasional pada Senin (10/11/2025).
Salah satunya adalah Presiden ke-2 RI, Soeharto. Keputusan ini disebut sudah melalui berbagai masukan tokoh dan proses finalisasi di Istana.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa nama Soeharto masuk dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini.
“Kurang lebih 10 nama. Ya masuk, masuk (nama Soeharto),” ujarnya di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, dilansir dari Antara, Minggu (9/11/2025).
Menurut Prasetyo, keputusan ini sudah melalui proses finalisasi dalam rapat terbatas yang turut dihadiri Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon.
Baca juga: Mahfud MD Sebut Soeharto Penuhi Syarat Jadi Pahlawan Nasional
Rapat tersebut digelar di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara.
Prabowo disebut aktif meminta pandangan dari berbagai pihak, termasuk pimpinan DPR dan MPR.
“Bapak Presiden menugaskan beberapa orang untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak agar keputusan nanti sudah melalui banyak pertimbangan,” kata Prasetyo.
Bentuk Penghormatan untuk Para Pendahulu
Prasetyo menegaskan bahwa pemberian gelar ini bukan semata soal simbol, melainkan bentuk penghormatan bagi pemimpin bangsa yang punya jasa besar.
“Itu bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin yang memiliki jasa luar biasa terhadap bangsa dan negara,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf juga menyebut bahwa Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan pejuang buruh Marsinah memenuhi syarat mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Survei: Mayoritas Publik Setuju Soeharto Layak
Hasil survei Intelligence and National Security Studies (INSS) menunjukkan mayoritas masyarakat setuju dengan keputusan ini.
Sebanyak 84,25 persen responden mendukung Soeharto diberi gelar pahlawan nasional, sementara 8,17 persen menolak, dan 7,58 persen lainnya ragu-ragu.
Direktur Riset INSS, Ahmad Rijal, menyebut hasil ini menunjukkan perubahan cara pandang publik terhadap sejarah.
“Masyarakat melihat Soeharto dari sisi keberhasilan pembangunan dan stabilitas nasional. Kontroversi masa lalu tetap diakui, tapi tidak lagi menjadi faktor dominan,” katanya.
Publik Nilai Jasa Soeharto di Bidang Ekonomi dan Pangan
Sebanyak 50,58 persen responden menilai jasa terbesar Soeharto ada di bidang pembangunan ekonomi, sementara 33 persen mengaitkannya dengan stabilitas nasional.
Bidang yang paling diingat publik adalah pertanian dan pangan, terutama program swasembada beras (33,75 persen), disusul kontribusi terhadap ekonomi nasional (31,25 persen) serta politik dan keamanan (30,83 persen).
Namun, sebagian kecil responden menolak dengan alasan isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (7,42 persen) serta pelanggaran HAM (5,67 persen).
Generasi Kini Lebih Objektif Menilai
Menurut Rijal, publik saat ini cenderung menilai Soeharto secara lebih objektif.
“Mereka mampu memisahkan antara catatan gelap politik dan jasa pembangunan yang konkret,” ujarnya.
Sebanyak 61,08 persen responden juga menyatakan bahwa isu masa lalu seperti kasus HAM dan KKN tidak seharusnya menghalangi pemberian gelar pahlawan. Bahkan 86,67 persen berharap pemerintah menilai jasa Soeharto tanpa kepentingan politik.
Menariknya, lebih dari setengah responden (56,83 persen) menginginkan kombinasi survei publik dan kajian akademik dalam proses penetapan, bukan keputusan sepihak elite politik.
“Publik ingin keputusan semacam ini transparan dan partisipatif, agar tidak dipersepsikan politis,” kata Rijal.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Antara