Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Jakarta Diminta Antisipasi Banjir dan Tanah Longsor

Banjir di Jakarta Selatan. (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin)

INDOZONE.ID - Cuaca ekstrem yang terjadi di DKI Jakarta, jadi perhatian khusus bagi Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike.

Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk mengantisipasi banjir dan tanah longsor yang mungkin terjadi di tengah cuaca ekstrem.

Selain faktor cuaca ekstrem, Yuke turut menyoroti saluran air di Ibu Kota yang juga bisa menyebabkan banjir kala tersumbat.

"Ditambah lagi kondisi pohon-pohon besar yang ada di Jakarta harus diperhatikan oleh Dinas Pertamanan. Jika perlu, lakukan penopingan untuk mencegah pohon tumbang, karena saat musim hujan, biasanya dibarengi dengan angin kencang," kata Yuke, dikutip dari ANTARA, Sabtu (1/11/2025).

Yuke menilai mitigasi bencana banjir mesti dilakukan Pemprov Jakarta untuk menekan jumlah warga terdampak. Apalagi, banjir merupakan bencana yang berulang setiap tahunnya.

Baca juga: Penyebab Kemang Banjir Diungkap Gubernur DKI Jakarta

"Mitigasi banjir sangat penting, karena evakuasi terhadap korban banjir membutuhkan waktu, dikarenakan kondisi mendadak dan serentak, walaupun sejauh ini koordinasi lintas instansi cukup baik dan profesional," sambung Yuke.

Ia meminta Pemprov Jakarta untuk bersiap sejak dini, sehingga siap menghadapi intensitas hujan yang mungkin terus meningkat hingga akhir tahun ini.

"Antisipasi harus kita lakukan sejak awal. Jangan sampai Pemprov tidak siap dalam menghadapi dampak dari musim hujan pada akhir tahun 2025 ini," ucapnya.

Banjir Diatasi secara Berkelanjutan

Membuat Jakarta bebas banjir, bukan pekerjaan mudah. Sebab, butuh anggaran besar dan komitmen bersama.

Namun, menurut Yuke, banjir Jakarta bisa diatasi dengan melakukan penanggulangan secara berkelanjutan, bukan terputus-putus.

"Untuk bisa bebas dari banjir, memang sangat sulit, karena butuh anggaran yang besar dan komitmen bersama dari gubernur DKI Jakarta. Tidak bisa hanya diselesaikan oleh 1 atau 2 gubernur, tapi juga dilakukan berkelanjutan oleh setiap gubernur. Apalagi, Jakarta memiliki blue print pengendalian banjir yang harus disepakati dan tinggal dijalankan bersama," pungkas politisi PDI Perjuangan itu.