Pemerintah Terapkan 3 Sertifikasi Cegah Kasus Keracunan MBG

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/10/2025). (ANTARA/Mecca Yumna)

INDOZONE.ID - Pemerintah memperketat standar keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan mewajibkan tiga sertifikasi utama pada seluruh dapur penyedia makanan.

Sertifikasi tersebut mencakup Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan sertifikasi halal.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ketiga sertifikasi itu menjadi standar minimum bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar kejadian luar biasa (KLB) keracunan tidak terulang.

Baca juga: Korban Keracunan di Agam Bertambah Jadi 108 Orang, Dapur MBG Dihentikan

“Nah ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM. Jadi Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BGN nanti akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi,” kata Budi di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Standar Baru: Higienis, Aman, dan Halal

Menurut Budi, pemerintah mempercepat proses sertifikasi agar lebih cepat, terjangkau, dan tidak memberatkan pelaku penyedia layanan.

HACCP digunakan untuk memastikan kualitas fasilitas pengolahan makanan.

SLHS lebih berfokus pada kelayakan dan kompetensi sumber daya manusia.

Sertifikasi halal menjamin makanan sesuai standar keagamaan.

Mengacu pada FAO, HACCP merupakan sistem pengendalian mutu berbasis sains yang memantau potensi bahaya biologis, kimia, dan fisik sepanjang rantai produksi hingga konsumsi.

Pengawasan Rutin hingga ke Sekolah

Selain sertifikasi, pemerintah juga menyiapkan lapisan pengawasan berlapis.

Baca juga: Giliran SMKN di Ngawi Puluhan Siswanya Diduga Keracunan Masal Akibat MBG

BPOM dan Kemenkes bersama BGN akan melakukan pengawasan eksternal seminggu sekali.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan pengecekan harian, termasuk pada kualitas air dan bahan baku.

Budi juga menekankan pentingnya peran Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam mengawasi makanan yang diterima siswa, di sekitar 450 ribu sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Seenggaknya begitu makan yang datang kan kita bisa ajarin, dilihatlah warnanya ada yang berubah apa enggak, baunya ada yang aneh apa enggak, fisiknya ada yang lendir-lendiran apa enggak. Nah pengawasan-pengawasan sederhana itu nanti kita akan kerja samakan dengan seluruh sekolah-sekolah yang ada,” jelasnya.

Dengan penerapan sertifikasi dan pengawasan berlapis ini, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan lebih aman sekaligus tetap mencapai tujuannya, yaitu memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan gizi yang sehat dan layak.