Demo di Disnaker, Massa Aksi Turut Minta Imam Hambali Mundur dari Jabatan Ketua Yayasan RSI

Ratusan karyawan demo. (Press Release)

INDOZONE.ID - Ratusan orang termasuk lebih dari 25 karyawan Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Jalan Gajah Mada, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Rabu (28/5/2025) kemarin.

Mereka tidak hanya menyoroti persoalan pemotongan infaq 2,5 persen dari gaji karyawan, tetapi juga secara terbuka menuntut Ketua Yayasan RSI NTB, Lalu Imam Hambali, untuk mundur dari jabatannya.

Spanduk-spanduk bernada tajam dibentangkan, antara lain bertuliskan “. Tanggung Jawab! Ketua Yayasan Wajib Mundur!”, “Potong Infaq Karyawan Buat Bayar Hutang?”, “Bayar Penuh Hak Kami, atau Kami Tuntut Sampai Akhirat!”, “Kembalikan Yayasan RSI NTB ke Tangan yang Tepat”, dan “Usut Dana Yayasan, Sekarang!”.

Baca Juga: Pesawat Jamaah Haji Yaman Hancur Usai Israel Serang Bandara Sanaa

"Masa aksi menuntut agar Ketua Yayasan RSI bertanggungjawab dan wajib mundur dari jabatannya," kata Koordinator aksi, Syaifullah.

Dia menjelaskan, aksi ini juga merupakan bentuk protes terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan yang mereka alami, termasuk kebijakan pemotongan infaq 2,5 persen dari gaji karyawan yang dinilai tidak transparan hingga gaji dibawah UMR. Lebih dari 25 karyawan RSI ikut aksi.

Dia mengatakan bahwa aksi ini digelar untuk memperjuangkan hak-hak karyawan yang selama ini dinilai diabaikan oleh yayasan. Dia menyebut, pemotongan infaq tersebut tidak pernah disosialisasikan secara resmi kepada karyawan dan dilakukan tanpa persetujuan.

“Pemotongan infaq itu kami tolak. Tidak ada penjelasan untuk apa dan ke mana uang itu disalurkan. Kami merasa diperlakukan tidak adil,” tegasnya.

Baca Juga: Guru SD di Cirebon Diculik 4 Orang Dibawa ke Indramayu, Dianiaya tapi Berhasil Kabur

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya membatalkan pungutan infaq 2,5 persen kepada karyawan, membayar penuh hak-hak karyawan tanpa pemotongan yang tidak jelas, merombak total kepengurusan Yayasan RSI NTB.

"Membayar hak karyawan seperti upah lembur dan insentif secara utuh, menyesuaikan gaji karyawan RSI NTB agar setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) dan mengusut aliran dana hasil pemotongan gaji karyawan," kata orator aksi, Syaifullah.

Melalui aksi ini, para karyawan RSI NTB berharap agar Disnaker Kota Mataram turut memediasi dan mendorong penyelesaian menyeluruh terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan Yayasan RSI NTB.

“Ini bukan sekadar soal infaq. Ini soal keadilan dan transparansi. Kami hanya ingin hak kami dipenuhi, bukan dijadikan objek pemotongan sepihak,” pungkas Syaifullah.