INDOZONE.ID - Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri mengumpulkan para pelaku ekonomi dalam acara sarasehan ekonomi, untuk memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia di tengah gelombang perang tarif perdagangan di Amerika Serikat (AS).
Sarasehan ekonomi dilakukan untuk mendengarkan aspirasi para pelaku ekonomi sekaligus menyampaikan rencana yang akan dilakukan pemerintah untuk menghadapi perang tarif impor Amerika Serikat.
Sebanyak dua strategi besar Presiden Prabowo menghadapi Tarif Impor AS, di antaranya TKDN dipermudah dan kuota impor dihapus.
Presiden Prabowo Subianto di acara Sarasehan Ekonomi menginstruksikan ke kementerian terkait agar regulasi tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dibuat lebih fleksibel dan realistis agar menjaga daya saing industri tanah air di kancah global.
“TKDN sudahlah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau saudara mungkin lama kenal dengan saya, mungkin sayalah yang paling nasionalis. Ibarat kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar merah putih, mungkin,” jelas Prabowo.
Baca Juga: Rencana Prabowo Evakuasi 1.000 Warga Gaza ke Indonesia Diapresiasi Positif
“Kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, bisa diganti dengan insentif,” lanjut Prabowo.
Prabowo memberi arahan ke para menteri terkait agar mengubah kebijakan TKDN menjadi lebih realistis dan tidak menjadi beban untuk industri dalam negeri. Prabowo menegaskan, TKDN bukan semata soal regulasi, tetapi menyangkut hajat hidup yang lebih luas.
“Tolonglah diubah itu, TKDN dibuat realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu masalah luas, ini tentang pendidikan, iptek, dan sains. Jadi itu masalah yang tidak hanya bisa diselesaikan dengan regulasi TKDN yang lebih ketat,” tegas Prabowo.
Prabowo di Sarasehan ekonomi menekankan soal penghapusan kuota impor akan dilakukan pada komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Bahkan, Prabowo telah membuat instruksi khusus kepada stakeholder terkait untuk menghilangkan mekanisme kuota impor yang menghambat kelancaran perdagangan.
“Kemarin para Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota impor. Terutama terhadap barang-barang yang terkait hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor silakan, beba. Tidak lagi tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh dan itu yang boleh,” jelas Prabowo.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Presidenri.go.id