Demo RUU TNI di Gedung DPR RI Ricuh, 4 Polisi Alami Luka Bakar

Polisi alami luka bakar akibat kericuhan saat demo tolak RUU TNI

INDOZONE.ID - Aksi unjuk rasa terkait penolakan RUU TNI di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta siang hingga malam kemarin, diakhiri dengan kericuhan. Selain fasilitas umum yang rusak, sebanyak empat anggota kepolisian juga mengalami luka bakar.

Hal tersebut dibenarkan langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. Susatyo menyebut, kericuhan bermula saat massa menghiraukan imbauan polisi untuk menggelar demo dengan damai.

"Kami sudah mengingatkan berkali-kali agar aksi ini dilakukan dengan damai. Namun, massa justru merusak pagar depan dan gerbang belakang Gedung DPR RI. Bahkan, kaca pos penjagaan di gerbang belakang juga dipecahkan," kata Susatyo kepada wartawan, Jumat (21/3/2025).

Baca Juga: Ribuan Personel Dikerahkan Amankan Demo Tolak RUU TNI di Depan Gedung DPR RI Hari Ini

Dikatakannya, massa mengamuk merusak pagar Gedung DPR, menutup akses jalan tol hingga berupaya mendekati gedung DPR. Polisi juga mendapat serangan dari massa.

Serangan dari massa mulai dari lemparan botol, batu hingga petasan. Alhasil, sebanyak empat anggota kepolisian harus mengalami luka bakar akibat serangan ini.

"Kami terus mengimbau orator dan massa aksi agar tidak melakukan tindakan anarkis. Polisi hadir untuk mengawal aksi ini, bukan untuk dihadapkan dengan kekerasan, namun ketika situasi tidak kondusif dan massa mulai bertindak brutal, kami harus mengambil langkah mitigasi agar massa aksi tidak semakin anarkis," kata Susatyo.

Polisi alami luka bakar akibat kericuhan saat demo tolak RUU TNI

Baca Juga: Sah! DPR RI Sepakat RUU TNI Jadi Undang-undang

Setelah proses pembubaran yang panjang, singkat cerita sekitar pukul 20.30 WIB semalam, situasi di sekitar Gedung DPR RI berangsur kondusif.

"Kami bersyukur situasi bisa dikendalikan meskipun sempat terjadi ketegangan. Kami mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang, tetapi harus tetap sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat umum," pungkasnya.