Sekjen DPR Sebut Rapat di Hotel Sudah Sesuai Aturan: Ada Kerja Sama Khusus dan Harganya Terjangkau

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) berbincang dengan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto (kiri) usai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025)

INDOZONE.ID - Baru-baru ini tengah menjadi sorotan publik soal rapat pembahasan Revisi UU TNI oleh Komisi I DPR RI bersama TNI di Hotel Fairmont, Jakarta.

Kritikan tersebut muncul di tengah isu efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dan menjadi arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar menjelaskan bahwa rapat tersebut sudah sesuai dengan aturan Tata Tertib DPR Pasal 254, yang memperbolehkan rapat di luar Gedung DPR dalam situasi mendesak.

Baca Juga: Polri Ikut Efisiensi Anggaran, Rapat hingga Perjalanan Dinas Disesuaikan

"Teman-teman Sekretariat itu menjajaki beberapa hotel, ada 5 sampai 6 hotel, tapi yang tersedia itu satu ya, pertimbangannya yang tersedia dengan format Panja RUU ini," tuturnya melalui keterangan pers, Minggu (16/3/2025).

Ia juga mengklaim bahwa pemilihan hotel Fairmont sudah melalui pertimbangan efisiensi biaya karena adanya kerja sama khusus antara pihak hotel dengan DPR.

"Pertimbangan kedua hotel yang punya kerja sama government rate dengan kita yang harganya terjangkau," jelasnya.

Baca Juga: Kapolres Ngada Diduga Terlibat Narkoba dan Pencabulan Anak, Komisi III DPR: Pecat!

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah menargetkan revisi ini dapat rampung sebelum masa reses DPR pada 21 Maret mendatang.

Oleh karena itu, rapat dilakukan secara maraton agar pembahasan bisa selesai tepat waktu.

Meski menuai kritik, DPR dan pemerintah menegaskan bahwa revisi ini penting untuk menjaga efektivitas institusi TNI dalam menjalankan tugasnya di masa depan.

Dengan berbagai perdebatan yang terjadi, publik pun menantikan bagaimana keputusan akhir terkait revisi UU TNI ini akan diambil.