Kemenlu Australia Sambangi KPU Kota Yogyakarta, Ada Apa?

Kunjungan Kerja Joint Monitoring dari The Asia Foundation, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Australia, Bappenas RI dan LKIS di KPU Kota Yogyakarta, pada Kamis (13/2/2025).

INDOZONE.ID - KPU Kota Yogyakarta mendapat Kunjungan Kerja Joint Monitoring dari The Asia Foundation, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Australia, Bappenas RI dan LKIS dalam tema "Ketahanan Demokrasi di Pilkada Kota Yogyakarta", pada Kamis (13/2/2025).

Dalam pertemuan singkat tersebut, berbagi pegalaman tentang pendidikan pemilih dan pendamping difabel di pilkada Kota Yogyakarta yang mana sebagai kelompok rentan dalam politik elektoral.

"Pada pertemuan ini yang dimana juga disupport dari Kementerian Luar Negeri Australia untuk berbagi cerita bagaimana refleksi pemilu dan pilkada di Kota Yogyakarta. Yang pertama, untuk berbasiskan data dan kemudian data itu bagaimana menjadi tantangan kedepan agar kami dari KPU dapat memperbaiki kondisi dengan tujuan memenuhi hak-hak disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Jadi, ini upaya kerja keras bersama agar pemilu dan pilkada kita semakin aksesible dan inklusif," kata Harsya kepada awak media usai pertemuan.

Harsya menyampaikan, terhadap angka partisipasi disabilitas di pilkada 2024 lalu dibanding pemilihan sebelumnya justru mengalami penurunan. Meski begitu, Kota Yogyakarta merupakan dengan partisipasi tertinggi dari kabupaten/kota se-DIY yakni 1068 orang.

"Berdasarkan data kami, DPT kami sekitar 2600-an pengguna disabilitas tapi kemudian yang menggunakan hak sebagai pemilih hanya 1068, jadi 40 persen dari DPT hak difabel. Itu bentuk kerja keras kita bahwa ada 1068 warga difabel yang menggunakan hak pilih dan itu menjadi angka partisipasi tertinggi di DIY. Di Kulon Progo 5000 pemilih difabel tapi yang menggunakan hanya 24 persen. Di kabupaten yang lain juga terlalu jauh dari Kulon Progo," ungkap Harsya.

Saat ini kata Harsya menyebut ada 'problem' lain terkait partisipasi disabilitas yakni difabel mental dan difabel intelektual.

"Di TPS saya (kemarin) ada 3 warga yang mengidap mental atau intelektual itu yakni yang satu depresi kenceng (sama sekali tidak berani keluar rumah), yang kedua keluar rumah tapi tidak menggunakan hak pilihnya (hanya ambil konsumsi di TPS). Jadi menurut kami tantangan kedepan pentingnta persoalan berkomunikasi dan buka diri dengan mereka bahwa mereka punya hak memilih," ujarnya.

BACA JUGA Kebakaran Hutan Meluas di Taman Nasional Australia Tenggara

Dengan demikian, Kementerian Luar Negeri Australia memberikan sejumlah masukan yang salah satunya adalah terus meningkatkan pelayanan-pelayanan pasca pemilu dan pilkada.

"Pertama tetap memberikan semangat bahwa KPU Kota Yogyakarta sudah memiliki perpekstif disabilitas dan inklusi. Kemudian meningkatkan pelayanan-pelayanan pasca pemilu dan pilkada untuk pendidikannya jadi lebih baik lagi walaupun tanpa ada support anggaran," tandas Harsya.

Perwakilan Kementerian Luar Negeri Australia (DFAT): First Secretary, Justice and Democratic Governance, yakni Ms. Emma Blanch menambahkan bahwa kelompok rentan dalam politik merupakan pekerjaan rumah (PR) jangka panjang.

"Pertama-tama, saya rasa hubungan antara Australia dan Indonesia cukup baik ya. Banyak pembelajaran disini bagi kami termasuk dalam berdemokrasi, terlebih tahun ini Australia akan ada pemilu. Dan terhadap kelompok rentan ini merupakan PR jangka panjang dikami juga," ucap kata Ms. Emma Blanch.